Network
SERANG NEWS- Terpilihnya Jenderal Purn Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat, 5 Maret 2021 lalu terus menuai polemik di internal partai.
Kecaman hingga statment bernada satir datang silih berganti dari para kader partai berlambang mercy itu.
Terbaru, statement menohok dilontarkan Ketua DPD Banten Partai Demokrat, Iti Octavia Jayabaya.
Dikutip SerangNews.com dari akun Twitter pribadinya @via_jayabaya1, pada Senin 8 Maret 2021, perempuan yang menjabat sebagai Bupati Lebak ini mengatakan, kalau Partai Demokrat ingin maju, pakai yang elektabilitasnya besar atau boncos.
"AHY elektabilitas 6-7 persen, Moeldoko elektabilitas 0 persen. Kalau pakai akal sehat, Partai Demokrat ingin maju, pilih yang elektabilitasnya besar atau yang elektabilitasnya boncos? Hastag SelamatkanDemokrasi," tulisnya bernada satir ditunjukkan untuk Moeldoko.
Dalam postingan Iti itu, beragam komentar ikut menimpali cuitan sang Bupati Lebak. Salah satunya dari akun @pitung_zorro. Akun tersebut justru bertanya kepada Iti tentang santet Moeldoko.
"Bu @via_jayabaya1 apa benar ada statement "ingin santet muldoko" ??," tanyanya kepada Iti.
Komentar lainnya datang dari akun @marwanizaman82. Dia menyebut mending AHY dibandingkan Moeldoko.
"Ya iyalah mending AHY...elektabilitas nya tinggi..dr pda si moeldok," timpalnya mengomentari cuitan Iti Octavia Jayabaya.
Sebelumnya diberitakan SerangNews.com, pasca terpilihnya Moeldoko, Hasil KLB Deli Serdang tersebut dikatakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai KLB yang ilegal dan inkonstitusional.
Disisi lainnya, dalam konferensi pers pada Jumat 5 Maret 2021 malam, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku mendengar informasi adanya akal-akalan dari kubu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan kelompok kudeta partai dalam KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Menurut Yudhoyono, sebelum mengangkat Moeldoko menjadi ketua umum partai secara ilegal, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sah telah diubah, Kemudian, diganti dengan AD/ART versi KLB Demokrat Deli Serdang.
Terbaru, cuitan Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie terpantau ikut mengomentari polemik yang tengah terjadi di Partai Demokrat saat ini.
Dikutip SerangNews.com dari akun Twitter @JimlyAs pada Sabtu 6 Maret 2021, menyebut pemerintah bisa saja memastikan sikap netralnya atas apa yang terjadi di Partai Demokrat.
Baca Juga: Kenakan Batik Corak Banteng Merah, Anies Baswedan Singgung Persatuan di Jakarta
"Kalau Pemerintah hendak mmastikn sikap netralnya, bisa sj Pemerintah (1) tdk mngesahkan pndaftaran pngurus "KLB" tsb & (2) Presiden angkat KSP baru utk gantikan Moeldoko sbgmana mestinya," tulis Jimly yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DKPP itu.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md akhirnya buka suara terkait polemik Partai Demokrat. Dia mengatakan pemerintah tidak bisa melarang KLB Demokrat. Alasannya, kata dia, menghormati independensi partai politik.
Menurut Mahfud, sejak era Megawati, SBY hingga Jokowi, pemerintah tidak pernah melarang KLB atau munas luar biasa yang dianggap sempalan. Risikonya, kata dia, pemerintah dituding cuci tangan.***
