Network
Fadjroel pun meyakinkan dalam menyampaikan atau memberikan kritik kepada pemerintah asalkan sesuai UUD 1945 dan UU yang ada. Dia menegaskan Jokowi tegak lurus terhadap konstitusi.
"Jadi, apabila mengkritik sesuai UUD 1945 dan peraturan perundangan, pasti tidak ada masalah karena kewajiban pemerintah atau negara melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak konstitusional setiap WNI, yang merupakan hak asasi manusia tanpa kecuali. Presiden Jokowi tegak lurus dengan konstitusi UUD 1945, dan peraturan perundangan yang berlaku," singkatnya.
Baca Juga: Tanya Said Didu Di Tengah Ancaman Laporan Polisi dan Serangan Buzzer, Apakah NKRI Baik-Baik Saja?
Sebelumnya diberitakan SerangNews.com, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu menyindir Jokowi yang meminta dikritik dalam menjalankan pemerintahan.
Namun, kata JK, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.
"Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Beberapa hari lalu, presiden mengumumkan 'silakan kritik pemerintah'. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita semua," tuturnya.
Hal itu disampaikan JK dalam sebuah acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI: Menjaga Demokrasi Mengokohkan NKRI di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diunggah kanal YouTube PKSTV, Jumat, 12 Februari 2021 lalu.***
