Network
Alasan kritik Fadli Zon laiinya, karena Gus Yaqut sebagai pejabat negara dalam hal ini Menag, semestinya bisa menjalankan funsi menjembatani pihak agama dengan pihak pemerintah.
"Dia seharusnya banyak melakukan politik inklusi, merangkul dan mengajak bukannya melanjutkan politik eksklusi dari Menteri Agama sebelumnya yang terus menerus membangun tembok umat beragama seolah ada permasalahan kaum sana dengan kaum sini. Padahal pemisahan itu sifatnya hanya politis saja, bukan agamis," ucap politisi Gerindra ini.
Fadli Zon lantas mengulang paparannya sebelumnya. Menurutnya, terma radikalisme, ekstrisme, bahkan terorisme tidak seharusnya disampaikan di ruang-ruang publik oleh pejabat negara.
Baca Juga: Tsunami Ancam Pesisir Selatan Banten - Jawa Barat, BNPB: Pemda Perlu Mitigasi Terintegrasi
"Itu hanya akan membuat dia mirip pejabat kolonial di masa lalu yang gampang sekali menyebut semua pihak yang berbeda sebagai teroris, ekstrimis, atau radikalis. Stoplah bikin pernytaan murah semacam itu," cetusnya.
Dia menyarankan, semestinya Menag menyadari yang beragam di Indonesia bukan hanya agamanya, melainkan juga spektrum intepretasi di masing-masing agama.
"Jadi Menteri Agama seharusnya belajar menjadi tokoh yang berdiri tegak di tengah semua umat beragama dengan spektrum keyakinan yang beragam," tandas Fadli Zon seraya menerangkan asal usul istilah Populisme.
Baca Juga: Siap-Siap! Iuran Tarif BPJS Kesehatan Naik Awal Tahun 2021, Ini Rincian Daftar Iuran BPJS Kesehatan
Baca Juga: Infokan Syekh Ali Jaber Positif Covid-19, Yusuf Mansyur: Jangan Anggep Remeh, Rumah Sakit Penuh
Sebelumnya seperti banyak diberitakan media, Menag Yaqut menyatakan akan mencegah populisme Islam berkembang. Ia mengartikannya sebagai upaya pihak tertentu untuk menggiring agama menjadi norma konflik.
