Network
SERANG NEWS – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memenuhi panggilan Polda Jabar untuk diminta keterangan sebagai saksi terkait kerumuman yang terjadi di Markaz Syariah Alam Agrokultural Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kegiatan yang juga dihadiri oleh Rizieq Shihab, pentolan Front Pembela Islam ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan.
Baca Juga: Berlaku Besok! Mengenal Rapid Tes Antigen yang Jadi Syarat Masuk Jakarta dan Bali
“Saya hadir di Polda Jabar untuk melengkapi keterangan yang dibutuhkan sesuai perkara yang sedang berlangsung,” ujar pria yang akrab disapa Kang Emil ini setelah menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu 16 Desember 2020.
Diperiksa kurang lebih 1,5 jam, Emil juga menyinggung Menko Pulhukam Mahfud MD.
Menurut Emil, Menko Polhukam Mahfud MD juga harus ikut bertanggung jawab atas kerumuman yang terjadi di Megamendung dan Jakarta.
Baca Juga: Ditemukan di Cilegon, Kapolsek Serahkan Anak Asal Baduy ke Orang Tuanya
Ia menyebut bahwa kerumuman yang terjadi di Jakarta dan Jawa Barat terjadi setelah muncul pernyataan yang dikeluarkan oleh Mahfud.
"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan," ujar Emil.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Jumat 18 Desember 2020, Aries: Atasan Akan Menghargai Dedikasi Anda
Jauh sebelum Rizieq Shihab kembali ke Indonesia, Mahfud memang pernah berbicara perihal kepulangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi. Bahkan, Mahfud ia juga berbicara soal penjemputan HRS di Bandara Soekarno-Hatta dibolehkan asalkan dilakukan secara tertib dan tetap menjaga protokol kesehatan.
Menurut Emil, pernyataan tersebut menjadi tafsir yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, menurutnya masyarakat merasa diperbolehkan untuk ikut menjembut Rizieq Shihab di Bandara Soekarno-Hatta.
Baca Juga: Pemkab Serang Minta Warga Tidak Rayakan Malam Pergantian Tahun Baru
"Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara 'selama tertib dan damai boleh', sehingga terjadi kerumunan yang luar biasa," tutur Emil.
Tidak lama setelah ungkapan Emil viral di media sosial, Mahfud MD langsung merespon.
Pernyataan itu kemudian ditanggapi oleh Mahfud MD melalui akun Twitternya. Di dalamnya, Mahfud siap bertanggung jawab atas pernyataannya.
Baca Juga: KPK Dijadwalkan Periksa Vendor Perusahaan Penyalur Bantuan Covid-19
"Siap, Kang RK. Saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang. Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput, asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan," kata Mahfud lewat akun Twitter, Rabu dikutip SerangNews.com.
Siap, Kang RK. Sy bertanggungjawab. Sy yg umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia krn dia punya hak hukum utk pulang. Sy jg yg mengumumkan HRS blh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Sy jg yg minta HRS diantar sampai ke Petamburan. https://t.co/GKHJuyEleW— Mahfud MD (@mohmahfudmd) December 16, 2020
Menurut Mahfud, pemerintah hanya mengijinkan masyarakat untuk menjebut dan mengantarkan Rizieq Shihab dengan catatan tetap menjaga protokol kesehatan.
Tetapi fakta dilapangan justru menimbulkan kerumuman massa.
Baca Juga: Dugaan Kasus Prostitusi, Artis TA Ditangkap Polda Jabar
"Diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai kePetamburan. Itu sudah berjalan tertib sampai HRS benar-benar tiba diPetamburan sore. Tapi acara pada malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan kerumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan," jelas Mahfud.
Diskresi pemerintah diberikan utk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan. Itu sdh berjalan tertib sampai HRS benar2 tiba di Petamburan sore. Tp acr pd malam dan hari2 berikutnya yg menimbulkan ketumunan orang sdh di luar diskresi yg sy umumkan.— Mahfud MD (@mohmahfudmd) December 16, 2020
Sementara, Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahib ikut berkomentar perihal polemik dua pejabat negara ini. Menurutnya, Menko Pulhukam Mahfud MD tidaklah salah.
Baca Juga: Sinopsis Film The Commuter, Tayang Malam Ini di Bioskop Trans TV
Politisi PKS ini menilai, pihak kepolisian tidak perlu untuk memanggil Mahfud MD.
"Karenanya @mohmahfudmd tidak perlu dipanggil olh Kepolisian," katanya.
Tepis RK, Anggota Komisi III @FPKSDPRRI Nilai Menkopolhukam Mahfud MD Tak Salah Soal Izinkan Menjemput HRS Bila Dilakukan Dg Tertib dan Tidak Anarkhis. Karenanya @mohmahfudmd tidak perlu dipanggil olh Kepolisian. https://t.co/d9vHVSnw5M— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) December 16, 2020
