Network
SERANG NEWS - Kekerasan yang menyebabkan empat orang meninggal dunia di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dinilai sudah di luar batas kemanusiaan.
Pemerintah mengendus kasus kekerasan yang terjadi pada Jumat 27 November 2020, dilakukan oleh jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT), yang terafiliasi dengan kelompok Ali Kalora.
Agar maksimal dan fokus melakukan pengejaran terhadap kelompok MIT pimpinan Ali Kalora Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis memerintahkan kepada Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Abdul Rakhman Baso untuk berkantor di Poso, Sulteng.
"Perintah Kapolri, Kapolda Sulteng berkantor di Poso dan di-back up oleh tim terbaik Bareskrim Polri," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Jakarta, Rabu, 2 Desember 2020.
Baca Juga: Kecam Pembantaian Satu Keluarga di Sigi, Yusril: Apapun Alasannya
Baca Juga: Kutuk Teror MIT di Kabupaten Sigi, Presiden Jokowi: Kita Semua Harus Bersatu Melawan Terorisme
Argo menuturkan saat ini Satgas Tinombala yang merupakan gabungan aparat TNI-Polri masih mengejar kelompok MIT.
Tak hanya itu, tim Densus 88 Antiteror, pasukan TNI, dukungan drone serta intel IT dikerahkan guna membantu proses pengejaran.
"Pasukan Satgas Operasi Tinombala ke wilayah Desa Lembahtongoa, Sausu, Salatanga," ujarnya.
Selain memburu kelompok MIT, aparat gabungan juga melakukan penyembuhan trauma kepada warga pasca-teror yang dilakukan kelompok MIT.
Baca Juga: Sebut Kasus Sigi Dilakukan Jaringan Teroris MIT, Presiden Jokowi Terjunkan Satgas Operasi Tinombala
Kemudian penempatan personel Brimob di tiga lokasi di areal transmigrasi Desa Levonu Sigi juga dikerahkan guna memberikan rasa aman kepada warga.
"Bantuan sembako 400 paket dari Polda untuk masyarakat transmigrasi yang mengungsi di Dusun Levonu. Lalu perbaikan enam rumah tinggal atau pos pelayanan umat sudah mulai dilaksanakan, inisiasi dari Polda untuk percepatan perbaikan serta bantuan proses pemakaman korban berupa empat peti mati," tutur-nya.
Lebih lanjut, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini mengatakan pihaknya sudah melakukan dialog dengan tokoh masyarakat, agama serta tokoh adat Sulteng agar masyarakat tak termakan isu hoaks.
"Pertemuan dengan pihak MUI, FKUB, media termasuk Komnas HAM sudah dilakukan untuk meredam suasana agar tetap kondusif," kata Argo.***
