SERANGNEWS.COM- Heboh, DPR RI tiba-tiba sebut proyek lumbung pangan yang menjadi program Presiden Jokowi diduga palsu saat rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
Bahkan dikatakan Komisi IV DPR berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki program pengembangan food estate atau lumbung pangan Jokowi di berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Komisi IV DPR Sudin mengatakan, saat ini sudah ada Panitia Kerja (Panja) untuk proyek lumbung pangan nasional, yang tersebar di Kalimantan, Sumatra, NTT, dan Papua.
Baca Juga: Deretan PR Dito Ariotedjo Usai Dilantik Jokowi Jadi Menpora, Salah Satunya Soal LPJ Piala Dunia U-20
"Hal yang perlu diperhatian, masih adanya temuan BPK di Kementerian Pertanian (Kementan) yang dapat diartikan masih ada program dan kegiatan bermasalah."
"Bahkan ada yang gagal dan tidak mencapai target. Contohnya food estate di beberapa tempat," kata Sudin saat Raker dengan Mentan Syahrul Yasin Limpo, dikutip SerangNews.com dari kanal YouTube Komisi IV DPR RI Channel.
Oleh karena itu dibutuhkan evaluasi menyeluruh atas kinerja Kementan.
Baca Juga: NasDem Kemana Pak Jokowi? Tak Diundang di Acara Silaturahmi Ramadan Bersama 5 Ketum Parpol
"Kami Komisi IV sudah menyiapkan Panja Food Estate. Bahkan, beberapa teman-teman mengusulkan dibikin Pansus. Karena di situ banyak data palsu," papar Sudin lagi di raker tersebut.
Selain itu, DPR juga menyoroti data produksi pertanian yang dinilai tak sinkron.
Terbukti, tak mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri sehingga pemerintah harus melakukan impor.
"Tahun ini tahun keempat kerja Menteri Pertanian. Pembangunan pertanian masih menghadapi masalah klasik. Bahkan di beberapa kesempatan keadaan makin memburuk, salah satu indikasinya impor beras," ujarnya lagi.
Pembenahan data produksi dan stok beras. Untuk kepentingan kebijakan pangan nasional sangatlah penting agar tidak adalagi impor beras ke depan.
Sebagai informasi, Presiden Jokowi terus mendorong pengembangan lumbung pangan atau food estate.
Lumbung pangan tersebut tersebar disejumlah daerah di antaranya Kalimantan Tengah, NTT, Papua hingga Sumatra Utara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian telah mengembangkan lumbung pangan di sejumlah wilayah di Indonesia.
“Ini yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Pertanian itu sekitar 60 ribuan (hektare), di mana tahun 2020 itu 30 ribu hektare, kemudian di tahun 2021 itu 14 ribu hektare, dan kemudian ada ekstensifikasi sebanyak 16 ribu hektare,” ujar Airlangga dikutip dari laman website Kominfo.go.id.***