SERANG NEWS – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyatakan seorang muslim yang berakhlakul karimah tidak akan menyalahgunaan bantuan sosial atau bansos.
Hal itu disampaikan WH dihadapan para pejabat di lingkungan Pemprov Banten dan tokoh masyarakat Banten terkait proses pendistribusian bansos untuk jaring pengaman Covid-19.
“Sebagai seorang muslim yang berakhlakul karimah, saya yakin kita semua tidak akan menyalahgunakan bantuan sosial," kata WH saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten di Gedung Negara Provinsi Banten Jalan Brigjen Ki Syam'un No. 5 Kota Serang, Kamis, 8 April 2021.
Selain pejabat di lingkungan Pemprov Banten, turut hadir sejumlah walikota/bupati se-Banten, Forkopimda Provinsi Banten, perwakilan BPK, perwakilan KPK, dan perwakilan Bappenas.
Pernyatan WH sejalan dengan proses penyaluran bansos dalam situasi pandemi Covid-19. Dia berpesan segenap pihak untuk amanah dalam menyalurkan bansos atau jaring pengamanan sosial bagi masyarakat.
“Jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri,” ujarnya seraya mengajak semua pihak untuk sinergi menghadapi semua tantangan pandemi Covid-19.
Musrenbang, kata WH, menjadi urusan penting dan sangat strategis dalam menentukan nasib rakyat Banten ke depan. Bukan sekadar kegiatan seremonial atau formalitas semata.
Baca Juga: Sejarah Oeridab: Uang Banten di Masa Darurat Pemerintahan Indonesia (1) Dicetak pada Orang China
Baca Juga: Banyak Dikeluhkan Pengunjung, Andika Minta STI Bangun Toilet di Kawasan Banten Lama
Terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih terjadi. Ia mengajak semuanya prihatin dan melakukan inovasi untuk sama-sama menghadapinya.
"Hal yang sangat menjadi perhatian kita. Semua pikiran dan konsentrasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah turun semua (menangani Covid-19-red)," ungkapnya.
Kata dia, terjadi refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Sehingga dalam situasi pandemi Covid-19 menjadi tantangan untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Dalih Tak Beratkan APBN, Bappenas Bolehkan Pengusaha Nasional Undang Investor Asing Bangun IKN
WH berpesan agar Musrenbang mampu merumuskan program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Banten.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar mengungkapkan, pelaksanaan Musrenbang dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan dalam rangka menyempurnakan RKPD Provinsi Banten Tahun 2022.
"Diharapkan terdapat penyelarasan program dan sasaran program pembangunan nasional, program pembangunan provinsi dan program pembangunan kabupaten/kota," katanya.***