SERANG NEWS - Ketua Bappilu Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi pernyataan Moeldoko.
Tanggapan Andi Arief disampiakan selang tak lama dari Moeldoko menyampaikan pernyataan via video pendek yang diunggah di akun Instagram @dr_moeldoko pada Minggu 28 Maret 2021.
"Pak Moeldoko sudah pasang kuda2 mau cuci tangan," ucap Andi Arief melalui akun Twitter @Andiarief_ memulai tanggapannya.
"Nanti kalau gagal daftar di Depkumham dia akan menjawab saya cuma diundang, kata panitia penyelenggara AD/ART sudah sesuai," sambung Andi meneruskan cuitanya.
Baca Juga: Kecam Aksi Bom di Gereja Katedral, Ansor Banten: Jangan Takut dan Tetap Jaga Soliditas!
Baca Juga: ICMI Banten Diminta Perkuat Pembangunan di Banten
Andi lantas memberikan penilaiannya atas keseluruhan video yang diunggang Moeldoko.
"Itulah inti video Moeldoko menjawab kudeta yg beredar. Bukan sikap ksatria. Mau mencuri tertangkap basah," ujar Andi menilai.
Sebelumnya, Moeldoko angkat bicara soal posisi dirinya dalam partai Demokrat.
Baca Juga: Ogah Seret Jokowi ke Pusaran Konflik Demokrat, Moeldoko: Saya Tidak Mau Membebani Presiden
Baca Juga: Mulai 1 April 2021 Mendatang, Siaran NET TV Bisa Dinikmati Melalui Siaran Digital, Ini Frekuensinya
"Saya orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat. Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat," katanya.
Ia mengatakan, rerjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali.
"Ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045," cetus Moeldoko.
Karena alasan itu, Moeldoko mengklaim kesediaannya menjadi Ketum Demokrat, bukan sekadar menyelamatkan partai. Akan tetapi, juga menyelamatkan bangsa.
Baca Juga: Mahfud MD: Pemerintah Mengutuk Keras Teror Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar
"Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh Demokrat, jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa," katanya.
Ia mengaku tidak mau menyeret nama Presiden Jokowi dalam pusaran konflik Demokrat karena hal itu adalah keputusan politik pribadinya. Bahkan, Moeldoko menyatakan tidak mau membebani presiden.***