SERANG NEWS - Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti memohon ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menghentikan rencana impor beras dan garam.
Hal itu diungkapkan Susi Pudjiastuti dalam cuitannya di akun Twitter @susipudjiastuti pada Minggu 21 Maret 2021. Susi juga menandai akun PDI Perjuangan dan Presiden Jokowi.
"Dearest Ibu Mega, please stop ekspor berlebihan .. Garam tidak boleh lebih dr 1.7 jt ton dan beras tidak usah impor," cuit Susi.
Baca Juga: Sedang Berlangsung Piala Menpora 2021, Link Live Streaming Arema vs Tira Persikabo
"Please Ibu .. you are the one can make it happen. @jokowi @PDI_Perjuangan," tambahnya sambil mengunggah link salah satu media tentang sikap PDIP soal rencana impor garam dan beras.
Susi menjelaskan, impor garam tidak boleh lebih dari 1,7 juta ton. Sehingga, rata-rata harga petani bisa mencapai Rp2.500.
"Bila impor garam bisa diatur tidak lebih dr 1,7 jt ton .. maka Harga garam petani bisa seperti tahun 2015 sd awal 2018 .. bisa mencapai rata2 diatas Rp 1500 bahkan sempat ke Rp 2500," katanya.
Baca Juga: Juru Parkir dan Pedagang Pasar Rau Kota Serang Jadi Korban Pembacokan
Ia juga menyinggung soal kewenangan Kementerian KKP yang mengatur neraca garam dicabut oleh PP 9. Hal itu sangat ia sayangkan.
"Sayang dulu 2018 kewenangan KKP mengatur neraca garam dicabut oleh PP 9," tambahnya dengan emoticon menangis.
Diketahui sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik kebijakan Menteri Perdagangan Muhamad Lutfi yang berencana melakukan impor beras dan garam.
Baca Juga: Ikbal Fauzi 'Rendy' Ikatan Cinta Menikah, Hari Patah Hati Pondok Pelita Trending di Twitter
Hasto menegaskan bahwa PDIP menolak rencana impor tersebut. Karena, sumber pangan di Indonesia melimpah.
"Karena itulah sikap PDIP, kami menolak impor beras," katanya dikutip dari Antara.
Hasto menyebut, dalam rencana impor satu juta ton beras itu, banyak pemburu rente di belakangnya.
"Menteri Perdagangan tidak boleh melakukan suatu tindakan yang pragmatis hanya untuk impor. Saya tahu di belakang impor itu banyak pemburu rente," ujar Hasto.***