SERANG NEWS - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD akhirnya angkat bicara soal Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat pada Jumat 5 Maret 2021 kemarin.
Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bs melarang atau mendorong kegiatan yg mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang," kata Mahfud MD dikutip SerangNews dari Twitter @mohmahfudmd pada Sabtu 6 Maret 2021.
Baca Juga: Tanggapi KLB Deli Serdang, SBY: Moeldoko dengan Darah Dingin Lakukan Kudeta Partai Demokrat
Baca Juga: Bulan Ini BST Rp300 Ribu Pemprov DKI Jakarta Tahap 2 dan 3 Disalurkan, Begini Cara Cek Penerima
Menurutnya, sikap pemerintah saat ini sama dengan pemerintahan pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri saat kasus Matori Abdul Jalil mengambil alih PKB.
"Sama dgn yg menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pd saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yg kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003)," tambahnya.
"Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong krn scr hukum hal itu masalah internal PKB," katanya.
Baca Juga: Amanda Manopo Sedang Naik Daun, Begini Ramalan Mbak You Jika Putus dengan Billy Syahputra
Selain membandingkan dengan pemerintahan Megawati, Mahfud MD juga membandingkan dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat kasus PKB Cak Imin dan Gus Dur.
"Sama jg dgn sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tdk melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol," ujarnya.
Mahfud menjelaskan, saat ini masalah KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat masih merupakan masalah internal Partai Demokrat. Sebab, belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum ke pemerintah.
Baca Juga: Trailer Ikatan Cinta Sabtu 6 Maret 2021, Al Merasa Bersalah, Elsa Curhat ke Bu Sarah
"Bg Pemerintah skrg ini peristiwa Deli Serdang merupakan mslh internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi mslh hukum. Sebab blm ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kpd Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah skrng hny menangani sudut keamanan, bkn legalitas partai," ujarnya.***