Network
"Kalau angkanya (kasus) tinggi, kita butuh tenaga baru, tenaga kesehatan ditarik dari mana-mana. Akibatnya, rumah sakit asal nakes jadi kekurangan orang. Tenaga kesehatan bekerja per institusi, tidak bisa kita tambah dari institusi lain, perlu ada perencanaan seperti tenaga cadangan dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan tenaga," kata Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadilah dikutip SerangNews.com dari Antara.
Dicontohkannya, DKI memang memiliki banyak tenaga perawat kesehatan, namun yang telah memiliki standar kompetensi menangani Covid-19, jumlahnya masih terbatas.
Jumlah perawat yang dilaporkan oleh PPNI belum memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) pada kurun 2020 diperkirakan mencapai 10 ribu orang.
Bagi Harif standar kompetensi adalah hal penting demi menghindari bertambahnya perawat yang wafat akibat tertular Covid-19, juga penanganan terhadap pasien secara optimal.
"Sampai sekarang saja, jumlah perawat yang wafat karena Covid-19 di Indonesia mencapai 264 orang dengan santunan per ahli waris berkisar Rp300 juta," ujar Harif.
Jawa Timur berada di peringkat pertama dengan jumlah 101 perawat yang wafat, Jawa Barat di posisi kedua sebanyak 28 perawat yang wafat. "Daerah terbanyak di peringkat tiga adalah DKI dan keempat Jawa Tengah," katanya.
PPNI juga menyorot sistem kerja pemerintah yang dinilai masih lemah di awal pandemi, sehingga menyulitkan koordinasi dan pelayanan perawat terhadap pasien. Padahal saat itu angka kasus masih relatif sedikit.
Namun, keterlambatan respons pemerintah cukup beralasan, mengingat Covid-19 merupakan penyakit baru di dunia kedokteran yang memiliki karakteristik khusus serta memerlukan pendekatan ilmu pengetahuan baru.
Harif menilai pelibatan relawan dalam penanganan Covid-19 berskala ringan dan sedang cukup efektif membantu beban kerja tenaga medis. Namun, perlu juga didukung dengan pemenuhan kompetensi bagi tenaga kesehatan melalui agenda pelatihan berskala cepat dalam rangka pemenuhan pelayanan berskala darurat.***
