Network
SERANG NEWS - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) diminta memainkan peran penting dengan mengharmonisasi dan menjadi jembatan antar umat beragama agar dapat rukun dan nyaman dalam menjalankan ibadahnya.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan DPP Partai Demokrat, H. Muhammad Haris Wijaya dalam menanggapi polemik penolakan pembangunan gereja di Cilegon.
Menurut Haris, FKUB harus memberikan solusi dan saran yang dapat memberikan keadilan bagi seluruh bangsa dengan berpegangan kepada nilai Pancasila.
“Walaupun kita tahu ada sejarahnya, tapi juga harus dapat melihat perkembangan zaman dan kebutuhan dari umat beragama yang lainnya,” kata mantan Anggota DPRD Provinsi Banten ini pada Jumat 16 September 2022.
“Sila pertama kita adalah Ketuhanan yang Maha Esa, kemudian sila kedua kita adalah Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, kemudian sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Tiga sila ini sebenarnya memberikan landasan kebangsaan bagi kita,” ujarnya menambahkan.
Ia menyatakan, sejarah Kota Cilegon memang memberikan beberapa catatan terkait pendirian rumah ibadah, namun jika melihat sejarah kemerdekaan Bangsa Indonesia juga menunjukkan bagaimana beraneka ragam agama dan suku bangsa berperan penting dalam mendirikan Indonesia.
Baca Juga: Ditarget Turunkan Stunting 14 Persen pada 2024, Begini Formula Pemprov Banten
“Salah satu bukti kemerdekaan bangsa dan umat beragama yang harmonis adalah dengan adanya saling memahami dalam kebutuhan pendirian rumah ibadah,” tandas Ketua Departemen Hubungan Dalam Negeri Pengurus Nasional Karang Taruna ini.
Sebab itu, ia mendesak kepada Wakil Walikota Cilegon yang juga sebagai dewan penasehat FKUB untuk dapat melakukan perannya dalam melakukan harmonisasi ini.
