Network
SERANG NEWS - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurus masalah minyak goreng Jawa-Bali.
Penunjukan Menko Luhut oleh Presiden Jokowi dibenarkan oleh Juru Bicara Menko Marves dan Investasi Jodi Mahardi.
"Pak Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa-Bali," kata Jodi dikutip Serangnews dari ANTARA Jakarta, pada Selasa 24 Mei 2022.
Baca Juga: Sambangi Pegiat Kebudayaan Betawi, Erick Thohir Bicara Masa Depan Pencak Silat dan Lenong
Jodi menambahkan, Menko Luhut akan mencari solusi serta penanganan yang akan dilakukan terkait permasalahan minyak goreng di Jawa-Bali.
"Menko Marves dan tim akan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian sebagai lead coordinator, melibatkan kementerian/lembaga teknis di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta Satgas Pangan, BPKP, dan Kejaksaan Agung untuk pengawasannya," ujar Jodi.
Kabar penunjukan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai solusi untuk penanganan permasalahan minyak goreng di Jawa-Bali menjadi ramai diperbincangkan.
Baca Juga: Bicara Muslimpreneur, Erick Thohir: Indonesia Harus Jadi Industri Halal Nomor Satu Dunia
Salah satunya Dewan anggota DPR RI Komisi VI Deddy Yevri Sutoris yang ikut angkat bicara mengenai penunjukan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurutnya, penunjukan itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
"Pak Luhut itu 'kan sudah banyak pekerjaan sebagai Menko Marves," ujarnya.
"Kenapa sekarang diserahkan tugas ambil alih pekerjaan Menko Ekuin, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian secara bersamaan?," tambahnya.
Baca Juga: Kasus Hepatitis Akut Bertambah, Hati-hati Muncul Imbauan Palsu di Media Sosial Facebook
Deddy selaku Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan itu juga menambahkan, masyarakat memandang Menko Luhut sebagai satu-satunya solusi dari semua permasalahan.
"Penunjukan Menko Marves sebagai permasalahan penanganan minyak goreng akan membuat persepsi masyarakat berargumen bahwa Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet,"Kata Deddy. ***
