JokowiBaca Juga: Tanggapan Presiden Jokowi soal Demo Mahasiswa 11 April 2022: Wacana 3 Periode, BBM dan Minyak Goreng
Semua itu lanjut Fahri Hamzah merupakan sebuah konsekuensi masa lalu yang harus diterima PDIP saat ini.
Termasuk akibat dari tidak mengatur sistemnya secara baik, misalnya soal koalisi dan sebagainya. Seolah-olah dalam presidensialisme ada koalisi.
Apalagi ketika Jokowi jadi presiden. PDIP seharusnya tidak boleh merasa bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah milik partainya.
Pasalnya, ada partai lain yang merasa lebih dekat dengan Jokowi, bahkan mengincarnya menjadi Ketua Umum (Ketum).
Baca Juga: Soal Wacana Jokowi 3 Periode, Wiranto Turun Gunung, Begini Respons Beserta 4 Alasannya
"Begitu Pak Jokowi jadi presiden, PDIP gak bisa merasa itu adalah presidennya karena ada partai lain yang merasa di partainya itu lebih dekat dengan Pak Jokowi," ujar Fahri Hamzah.
Oleh karena itu kata Fahri Hamzah, dalam presidensialisme tidak ada yang namanya koalisi, dan tidak harus ngumpul seharusnya.
"Harusnya masing-masing partai punya calon, itu yang saya usulkan, di putaran pertama semua yang merasa maju, sanggup, maju, nggak perlu ada threshold harusnya. Sehingga nanti nggak boleh ada yang mengatakan 'ini kader saya loh' kata partai," tutupnya kepada Akbar Faizal.***