Network
“Jabawannya tidak mungkin. Mengapa? yang pertama karena menyangkut UUD 1945, amandemen UUD 1945 itu syaratnya berat sekali. Dalam persyaratannya, itu ada kehendak masyarakat Indonesia yang dipersentasikan mayoritas di MPR,” kata Wiranto usai menggelar pertemuan dengan BEM Nusantara di Kantor Wantimpres, Jakarta, Jumat 8 April 2022 seperti dikutip dari Antara.
Wiranto kemudian menjelaskan mekanisme yang dimaksud yakni dalam keanggotaan MPR, terdapat anggota DPR dan DPD.
Baca Juga: Media Asing Soroti Isu Perpanjangan Jabatan Presiden: Jokowi Mengancam Demokrasi Indonesia
Kemudian klaim Wiranto bahwa alasan pertama di DPR, dari sembilan fraksi partai politik, enam di antaranya sudah menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan presiden.
Dengan sisa tiga partai, tambah Wiranto, tidak mungkin mampu meloloskan wacana Amandemen UUD 1945 di MPR.
Sementara di DPD, Wiranto tegas menyebut lembaga dewan perwakilan daerah itu sudah menyatakan penolakan terhadap wacana amandemen UUD 1945 dalam upaya memperpanjang masa jabatan presiden.
Kedua kata Wiranto, sejauh ini tidak ada kegiatan apapun di DPR, maupun di lembaga pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu yang mengisyaratkan sedang dilakukan persiapan-persiapan untuk menunda Pemilu 2024.
Sedangkan alasan ketiga, bahwa saat ini pemerintah tengah fokus melakukan sejumlah pemulihan perekonomi nasional dan pandemi Covid-19.
Terakhir yang menjadi alasan keempat kata Wiranto, bahwa Presiden Jokowi tegas mengatakan berkali-kali bahwa beliau taat dengan konstitusi UUD 1945.
"Saat ada wacana Presiden tiga periode beliau (Presiden Jokowi) sudah menjawab itu sama saja dengan menampar muka saya, mungkin cari muka mungkin, itu menghancurkan saya. Itu saat pertama,” ucapnya menirukan pernyataan yang pernah dilontarkan Jokowi.
