Network
SERANG NEWS - Kecurangan CPNS 2021, DPR Minta BSSN Lakukan audit forensik sistem CAT, tes SKB berpotensi ditunda.
Kasus kecurangan CPNS 2021 yang terjadi di Buol, Sulawesi Tengah menghebohkan para peserta.
Tes CPNS 2021 yang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) membuat peserta tak percaya masih ada kecurangan.
Hingga akhirnya kasus kecurangan CPNS 2021 diketahui ada sembilan titik lokasi (Tilok).
Baca Juga: Link Pengumuman Hasil SKD CPNS Kemenag, Bisa Dicek Melalui Telegram Ini
Hal itu membuat semua orang geram dan kesal. Bahkan ada yang meminta tes SKD untuk di ulang.
Menyikapi itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) lakukan audit forensik.
Audit forensik dilakukan pada sistem dan perangkat yang digunakan dalam seleksi tes Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) setelah ditemukan adanya dugaan kecurangan.
"Pemerintah melalui BSSN perlu lakukan audit forensik terhadap seluruh sistem yang digunakan dalam seleksi dari Sabang sampai Merauke," katanya dikutip dari Antara, Rabu 17 November 2021.
Baca Juga: Pengumuman Hasil SKD CPNS Tahap II Hari ini, Berikut Penjelasan BKN Soal Jadwal SKB Tahap I
"Untuk mengetahui di mana dan komputer mana saja yang digunakan peserta ada 'remote access' diunduh dan jejak digital peserta lakukan kecurangan," kata Luqman menambahKn.
Luqman menilai kalau audit forensik tersebut dilakukan maka proses tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) harus ditunda dulu.
Karena berdasarkan laporan yang diterima Komisi II DPR, baru 9 titik yang dilaporkan terjadi indikasi kecurangan.
"Karena yang dilaporkan baru 9 titik lokasi, rata-rata di luar Pulau Jawa. Saya khawatir kecurangan di lokasi tes di Pulau Jawa lebih dahsyat jika melihat modus kecurangan yang dilakukan," ujarnya.
Dia mengaku jengkel dengan kejadian seleksi CPNS dengan penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT) bisa dibobol dengan cara yang sederhana, bukan dengan menjebol sistem keamanan.
Menurut dia, berdasarkan penjelasan BSSN dalam RDP Komisi II DPR dijelaskan bahwa kecurangan tes dilakukan dengan mengunduh aplikasi "remote access" pada komputer yang digunakan yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat dalam tes tersebut.
Misalnya orang yang punya akses masuk ke ruangan yang di dalamnya terdapat komputer yang digunakan untuk tes, lalu mengunduh 'remote access' sehingga dapat terhubung dengan perangkat komputer di luar.
"Ketika sudah terkoneksi maka orang dengan menggunakan komputer di luar bisa mengerjakan soal tes CPNS," katanya.
Karena itu Luqman menilai persoalan dugaan kecurangan tes CPNS tersebut ada pada faktor sumber daya manusia (SDM) yang memanfaatkan akses masuk ruang tes.
Dia menyarankan perangkat yang digunakan dalam proses seleksi CASN adalah milik negara bukan sewa dari pihak swasta karena rawan menimbulkan potensi kecurangan.
"Perlu juga ada internet khusus untuk pemerintah, sifatnya tidak pubik yang digunakan untuk kegiatan negara saja," ujarnya.
Luqman juga menyarankan agar BSSN membuat sistem proteksi khusus untuk jaringan siber negara sehingga perangkat milik negara selalu terhubung dengan perangkat keamanan yang kuat.
Selain itu menurut dia, sistem proteksi khusus itu dapat digunakan ketika ada orang yang mau mengunduh program tertentu di perangkat milik negara, maka muncul peringatan dari ruang kontrol BSSN.***
