Network
Sementara, kritik terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani karena ia menjadi simbol DPR RI. Sebagai ketua, Puan dianggap memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, khususnya dimasa pandemi, yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan.
"Kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dst.) serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," ujarnya.
BEM Unnes menyebut Presiden Jokowi, Wapres Maruf Amin dan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai Indonesia Political Troll.
"Maksudnya ialah sebagai pejabat publik dan politik, ketiganya tidak memiliki signifikansi yang jelas dalam menjalankan tugas-tugasnya yang harusnya berparadigma kerakyatan, melainkan hanya sibuk pada intrik dan gimick kepentingan politik," ujarnya.****
