Network
Dalam akun Twitternya @MardaniAliSera menyebut wajar jika sebagian pihak atau masyarakat yang berpendapat adanya peluang isu tersebut.
"Wajar sebagian pihak berpendapat ada peluangnya karena perimbangan oposisi dengan koalisi sangat jomplang, apalagi ada gerakan demokrat mau dikooptasi atau sudah dikooptasi, syaratnya 75 persen hitung-hitungannya bisa 83 persen karena itu masyarakat wajib sama-sama menjaga," tulis Mardani yang dikutip SerangNews.com melalui akun Twitternya, pada Senin 15 Maret 2021.
Untuk itu, Mardani meminta agar semua pihak dapat menolak wacana presiden 3 periode itu. Menurutnya wacana tersebut sangat bertentangan dengan demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Balas Ucapan Bambang Widjojanto, Ngabalin: Baca Buku Apa? Begitu Ngawur
"Terkait presiden tiga periode yang pertama ini berbahaya masyarakat dan kita semua wajib menjaga agar tidak ada gerakan ide gagasan presiden tiga periode. Karena ini bertentangan dengan reformasi dan dapat membuat demokrasi kita mati," sambung cuitannya.
Mardani mengatakan Jokowi pun sudah menolak secara terbuka adanya wacana itu pada 2019 lalu. Meski begitu, Mardani meminta Jokowi tetap harus berhati-hati terhadap pihak yang akan menjerumuskan beliau.
"Pak Jokowi di 2019 sudah menyatakan tidak mungkin. Tetap hati-hati, Pak Jokowi, terhadap para orang-orang yang ini ngambil muka atau menjerumuskan Pak Jokowi. Ayo jaga konstitusi kita periode 2 saja untuk presiden," tuturnya.
Baca Juga: Seekor Buaya Muara Ditemukan Mati di Muara Cilemer Tegal Papak Pandeglang
Sebelumnya diberitakan SerangNews.com, politikus senior Amien Rais, yang melontarkan dugaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menggelar sidang istimewa.
Dalam unggahan akun Channel YouTube Amien Rais Official pada Sabtu 13 Maret 2021 kemarin, mantan ketua MPR itu mengatakan dalam sidang istimewa itu diduga akan adanya usul pasal masa jabatan presiden 3 periode.
