Network
SERANG NEWS- Pemerintah berencana melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) Istana Presiden jika RUU Ibu Kota Negara (IKN) selesai tahun ini.
Wacana itu kembali mencuat usai sebelumnya, pemindahan ibu kota baru itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Dimana pada 26 Agustus 2019 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Baca Juga: Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri, HNW: Aneh, Vaksin Covid-19 saja ambil Produk Luar Negeri
Rencana pemerintah tersebut ditengah pandemi Covid-19 yang masih terjadi di Indonesia, dinilai sejumlah pihak tak lagi relevan, dan bukan menjadi prioritas.
Ketua DPP PKS yang juga Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera yang dikutip SerangNews.com lewat akun Twitter @MardaniAliSera pada Kamis 4 Maret 2021 menyampaikan kritiknya.
"Bismillah, tahun ini pemerintah berencana melakukan peletakan batu pertama Istana Presiden jika RUU Ibu Kota Negara (IKN) selesai. Pemindahan IKN bukan lah prioritas negara saat ini. Setelah Covid-19 mestinya kita semakin tahu bahwa ide tsb sdh tdk relevan lg. Etiskah rencana ini?" tulis Mardani Ali Sera.
Mardani menambahkan, sebaiknya pemerintah memfokuskan energi untuk mengatasi pandemi mulai dari kesehatan sampai ekonomi.
Salah satunya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lebih banyak diarahkan untuk menstimulasi sektor UMKM, mengingat sektor tersebut yang selama ini menopang ekonomi nasional, dan menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.
Jika melihat kondisi keuangan negara, jelas masih memerlukan tambahan anggaran dalam jumlah besar untuk pembiayaan berbagai program darurat akibat Covid-19. Catatan Kemenkeu, penerimaan dari APBN 2020 turun hampir 20 persen. Sementara belanja naik lebih dari Rp500 triliun.
Baca Juga: Mirip Lokasi Wisata, Rumah Lawan Covid-19 di Tangsel ini Berkonsep Glamping, Intip Fasilitasnya!
"Kebijakan pemindahan Ibu kota keliru karena berangkat dari permasalahan Ibu kota. Terlebih lokasi yang dipilih di Kalimantan Timur, kawasan hutan yang memiliki fungsi konservasi dan perlindungan ekosistem. Ada potensi menyebabkan deforestasi yang kian larut jika dipaksakan," tutur Politisi PKS yang vokal mengkritisi kebijakan pemerintah.
Terakhir, Mardani menyebut pembangunan manusia lebih penting. Apalah artinya ibu kota baru yang hebat tapi masyarakatnya rentan. Perlu dipikirkan model pembangunan Indonesia yang baru dengan pendekatan yang baru.***
