Network
SERANG NEWS - Komunitas Sudirman 30 (KMS 30) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk transparan dan mengedepankan kepentingan rakyat dalam penggunaan APBD 2021.
Terlebih, APBD 2021 sebesar Rp15,5 triliun dan paling besar untuk biaya operasional mencapai Rp7,47 triliun merupakan hasil pinjaman dari PT SMI.
"APBD 2021 Jangan jadi bahan bacakan Pemprov Banten," kata korlap aksi Chanting disela aksinya, Jumat 22 Januari 2021.
Baca Juga: Takut Terbongkar, Elsa Ancam Aldebaran, Bocoran Ikatan Cinta Jumat 22 Januari 2021
Menurutnya, pinjaman selama 10 tahun dan tenggang waktu 24 bulan pada akhirnya akan ditanggung rakyat. Sehingga, sudah seharusnya WH-Andika mengedepankan kepentingan rakyat di masa pandemi ini.
"Jangan sampai masyarakat tersingkirkan oleh kepentingan salah satu pihak yang mencari untung untuk dirinya sendiri," ucap dia.
Saat ini, ujar dia, menurut data BPS ekonomi Banten paling buruk dari semua Provinsi di pulau Jawa dengan minus 5,77 persen. Bahkan, lebih besar dari rata-rata nasional sebesar minus 3,49 persen.
Baca Juga: Subsidi Listrik Gratis Via WhatasApp Dihentikan, Download PLN Mobile untuk Tetap Dapatkan
"Situasi sekarang harus lebih intens dan aktif untuk Pemprov Banten mendekatkan dirinya pada kondisi rakyat Banten terutama para pimpinan (WH-Andhika) yang sibuk duduk manis di kursi ber AC," ujarnya.
Pihaknya meminta, Pemprov Banten memfasilitasi aspek pembelajaran daring di masa pandemi ini. Terutama untuk siswa dan guru.
