Network
SERANG NEWS - Pasca tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan spekulasi terkait sosok yang akan menggantikan Edhy sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menekankan kepada siapapun yang akan menjadi pengganti Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan agar berani mencabut regulasi terkait ekspor benih lobster.
Dikatakan Sekjen Kiara, Susan Herawati, mencabut regulasi yang bermasalah merupakan syarat pertama yang disodorkan pihaknya bagi sosok Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru nanti.
Baca Juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Instruksikan Ini Pada Kadernya
Baca Juga: Gerindra Serahkan ke Presiden Terkait Pengganti Edhy Prabowo
"Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru harus betul-betul berani mencabut sejumlah peraturan menteri yang bermasalah, khususnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2020 yang memberikan izin ekspor benih lobster," kata Susan Herawati dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu 28 November 2020.
Ia mengemukakan syarat selanjutnya untuk Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru adalah bukan delegasi partai politik maupun aktif sebagai pengurus atau fungsionaris partai politik di Indonesia.
Tidak hanya itu, ujar dia, Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru juga seharusnya tidak memiliki latar belakang sebagai pengusaha.
"Syarat ini mutlak supaya menteri baru tidak terjebak pada konflik kepentingan," kata Sekjen Kiara dikutip Serangnews.com dari Antara.
