SERANG NEWS - Pakar hukum Tata Negara Refly Harun menanggapi sebuah analisa yang mengatakan bahwa oposisi menguat.
Refly Harun mengatakan, politik itu ada yang pro dan ada yang kontra, bahkan ada yang membuat analisa seram-seram.
Kemudian Refly Harun juga mengatakan, ada yang berharap kekuasaan segera berganti karena dia bukan bagian dari kekuasaan, atau kekuasaan bertahan lama karena dirinya menikmati kekuasaan.
Baca Juga: Geram Melihat Pantai Pangandaran Penuh Sampah, Susi Pudjiastuti: Awas, Saya Tenggelamkan!
“Dalam negara demokrasi biasa-biasa saja memberikan analisis baik yang menguntungkan kekuasaan maupun yang tidak menguntungkan kekuasaan," katanya dikutip dari Chanel YouTube Refly Harun, Minggu 08 Mei 2022.
“Yang perlu digaris bawahi soal tradisi bernegara, harapan yang paling idealnya adalah Presiden Jokowi bertahan sampai 2024, tentu dengan perbaikan di sana sini," tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa Presiden Jokowi tidak semestinya mengurusi Pemilu 2024. Ia hanya perlu menyiapkan transisi pemerintahan yang baik.
Baca Juga: Momen Cucu Presiden Jokowi Berikan Sepotong Daging ke Harimau saat Kunjungi Bali Safari
“Selain itu, sebaiknya Presiden Jokowi tidak mengurusi kontestasi 2024, dan tidak perlu menyiapkan putra mahkota, cukup menyiapkan sebuah transisi pemerintahan yang baik saja itu sudah lebih dari cukup," ujar Refli.
Namun, ujar dia, jika Jokowi menyiapkan transisi pemerintahan. Maka di situlah akan terjadi permasalahan. Sebagai contoh, belakangan ini banyak menteri Jokowi tidak fokus pada pekerjaannya, karena kesibukannya adalah mengurusi hal-hal diluar portofolionya.
“Mereka menyibukkan diri utuk menjadi calon presiden, di situ ada Erick Tohir, Airlangga Hartanto, Sandiaga Uno, Prabowo Subianto. Jadi paling tidak empat atau lima orang dalam kabinet sedang mematuk-matuk diri agar mendongkrak elektabilitas mereka," ujarnya.
Baca Juga: Elektabilitas Erick Thohir Meningkat Dibanding Tokoh Partai, Pengamat: Modal Awal yang Baik
Selain itu, kata dia, beberapa nama seperti Puan Maharani, Ganjar Pranowo dan juga Anis Baswedan yang juga semua sedang mempercantik diri memberikan pencitraan yang lebih baik.
“Semuanya sedang melakukan hal itu, tapi bagi pemerintahan Presiden Jokowi jika semua nya itu masih dilakukan dan dibiarkan, maka sisa masa jabatan yang dua tahun ini sangat tidak efektif, jadi eskalasi keburukan itu semakin menguat," ujar Refly.
Ia juga menilai, jika semuanya sibuk melakukan pencitraan dan lalai akan tugasnya, maka bisa menyebabkan negara ini terjun bebas, karena mereka tidak lagi fokus pada masalah-masalah yang harusnya lebih difikirkan solusinya.
Karena itu, Refly Harun menilai pemerintahan Jokowi sebaiknya memperbaiki diri, dalam dua tahun terakhir masa pemerintahanya, ia juga menyinggung masalah penegakan HAM, termasuk kasus KM 50 dan juga soal IKN serta masalah lainnya.
“Sehingga ketika dia berhenti damage yang dihasilkan itu minimalis dan hal-hal yang baik jadi maksimalis inilah yang bisa menyelamatkan Indonesia yang sesungguhnya tapi menghadapi menteri-menteri yang tidak fokus lagi adalah ganti menterinya," ujarnya.***