SERANG NEWS - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk memperpanjang penerapan masyarakat (PPKM) darurat hingga akhir Juli 2021.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Jumat 16 Juli 2021.
"Tadi Rapat Kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng) sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini," kata Muhadjir ditemui saat mengunjungi Hotel University Club UGM yang dijadikan selter pasien COVID-19 di Yogyakarta.
Presiden Jokowi, kata Muhadjir, juga menyampaikan bahwa keputusan memperpanjang PPKM darurat ini memiliki banyak risiko.
Dikatakan Muhadjir, termasuk bagaimana menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Bantuan sosial, ujar dia, tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah sendiri. Namun gotong-royong bersama masyarakat dan sejumlah instansi lainnya juga diperlukan dalam menghadapi pandemik ini.
"Bansos ini tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri sehingga gotong royong masyarakat, termasuk civitas academica UGM ini di bawah pimpinan pak rektor membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini," kata dia.
Sedekah masker, kata dia, juga perlu menjadi perhatian mengingat tidak sedikit warga yang menganggap masker sebagai barang yang mahal.
Ia menuturkan apa pun istilah yang digunakan, baik PPKM darurat atau PPKM super darurat, selama masyarakat tidak mau kompromi menahan diri melanggar prokes maka penanganan Covid-19 tidak akan berhasil.
Baca Juga: Kisah Pemilik Kafe di Tasikmalaya Pilih Dipenjara Daripada Bayar Denda Rp5 Juta PPKM Darurat
"Jika tidak menyadari bahwa prokes adalah menjadi yang utama, penanganan Covid-19 ya tidak berhasil," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara.
Sementara itu, sebelumnya, dokter Tirta Mandira Hudhi menuturkan PPKM akan efektif jika yang terdampak ditanggung juga kebutuhannya.
"Terutama warga yg penghasilannya harian. Karena, mau seketat apapun penyekatan, warga yg sudah kepepet akan tetap keluar mencari uang," tulisnya dalan akun Twitter @tirta_hudhi.
"Kalo kebutuhan mreka ga ditanggung ya ppkm ga akan efektif. Kalo ga ditanggung, ya mreka yg penghasilannya harian akan tetap kerja," ujarnya.
Dikatakan dokter Tirta, jangankan untuk membeli masker untuk makan saja mereka susah.
"Kalo ga bisa nanggung kebutuhan mreka, ya ppkm wajib di evaluasi. Yang baiknya gimana aja," tuturnya.
"PPKM yg skrng ini terlalu memihak jadinya. Kalo yg kaya raya dan gaji bulanan, masih kuat2 aja teriak isoman dan prokes. Kalo yg bekerja harian , sudah ga akan kuat," ujarnya.
Akibatnya, dijelaskan dokter Tirta, mereka kelaparan, nutrisi buruk, endingnya terpapar Covid-19 juga akhirnya.
Disisi lalin dokter Tirta juga menyebut kalau PPKM dilonggarkan, para ahli mencemaskan rumah sakit akan collapse. Dan pasien meledak banyak.
"Solusi pemerintah harusnya menanggung kebutuhan warga terdampak ini dan ngencengin vaksin. Cuma itu solusinya kalo mau ppkm sukses," ujarnya.***