SERANG NEWS - Anggota DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah Indonesia mengibarkan bendera putih.
Fadli Zon menyebut, saat ini pemerintah harus realistis menghadapi gelombang Covid-19. Karena, ia menilai infrastruktur kesehatan, logistik, serta jumlah tenaga kesehatan kita terbukti sudah berada di ambang batas.
Sehingga, tak akan sanggup lagi menghadapi situasi yang terus memburuk.
Baca Juga: Covid-19 Melonjak, Presiden Jokowi Minta Kepala Daerah Lakukan Ini
"Suka atau tidak suka, kita harus segera meminta bantuan dunia internasional, terutama negara-negara yang terbukti sudah berhasil mengatasi pandemi. Ini merupakan persoalan kemanusiaan," tulis politisi Gerindra itu melalui akun Twitter @fadlizon pada Kamis 8 Juli 2021.
Fadli Zon menyebut lima alasan kenapa pemerintah membutuhkan langkah luar biasa mengatasi gelombang baru Covid-19 ini.
Pertama, dalam dua pekan terakhir, sudah terjadi berkali-kali rekor kasus baru Covid-19 di Indonesia yang sangat mengkhawatirkan.
Baca Juga: Mengerikan, Kasus Meninggal Dunia Covid-19 Mencapai 1.040 Orang, Positif Bertambah 34.379 Kasus
"Hanya tinggal soal waktu rekor itu akan segera menembus angka 40 ribuan, lalu 50 ribuan, jika kita tak segera mengambil langkah luar biasa," ucapnya.
Alasan kedua, kebijakan yang sudah diambil Pemerintah belum memadai untuk memutus kedaruratan.
Meskipun berjudul 'PPKM Darurat', dan diterapkan di wilayah Jawa-Bali, namun kebijakan ini tak bisa dianggap luar biasa.Karena, dalam praktiknya di lapangan, kebijakan ini belum bisa membatasi kegiatan masyarakat.
Sebagian masyarakat merasa perlu mencari nafkah harian untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena pemerintah tidak memberi kompensasi atas pembatasan ini.
"Apalagi, di sisi lain, hingga hari ini Pemerintah masih saja membuka pintu bandara dan pelabuhan. TKA asing dari China masih bisa melenggang masuk. Keadaan ini membuat sebagian masyarakat merasa didiskriminasi," tuturnya.
Ketiga, ucap dia, kemampuan infrastruktur kesehatan sudah di ambang batas. Menurut data Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), saat ini okupansi tempat tidur di berbagai rumah sakit di Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sudah mencapai 100 persen.
"Wabah saat ini memang masih berpusat di Jawa, namun lonjakan kenaikan kasus, lonjakan okupansi ruangan di rumah sakit, juga terjadi di luar Jawa, seperti Kalimantan Barat, Lampung dan Kepulauan Riau," katanya.
Ia mengatakan, berdasarkan data Lapor Covid-19, pekan lalu tercatat ada 265 kematian di luar rumah sakit, pada saat orang-orang mengisolasi diri di rumah atau mengantri untuk mendapatkan tempat tidur darurat.
Data itu, ujar dia, bisa memberikan gambaran bagaimana infrastruktur kesehatan sudah tak lagi bisa melayani pasien-pasien baru yang terus bermunculan.
Baca Juga: Dijuluki The King of Silent, Wapres Maruf Amin Bahas Perbankan Syariah di Postingan Terakhirnya
"Banyak mereka yang terpapar tak bisa ke rumah sakit karena penuh dan terpaksa isolasi mandiri tanpa pengawasan dokter atau tenaga medis," ujarnya.
Selanjutnya, alasan keempat krisis tenaga kesehatan. Karena sejak awal pandemi, jumlah dokter yang meninggal akibat Covid-19 di Indonesia telah melebihi angka 400 orang.
Jika digabungkan dengan tenaga kesehatan lain, seperti perawat, jumlah kematian tenaga kesehatan sudah menembus angka seribu orang.
Baca Juga: BEM Unnes Anugerahi Maruf Amin The King of Silent, Puan Maharani The Queen of Ghosting
"Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI), tingkat kematian tenaga kesehatan di Indonesia berada di urutan ketiga tertinggi di dunia, bahkan menjadi yang tertinggi di Asia," katanya.
"Jika krisis ini terus memburuk, kita mungkin masih bisa membuka rumah sakit darurat, namun tenaga kesehatan tidak bisa disediakan secara instan," tambahnya.
Alasan terkahir, soal krisis ketersediaan vaksin. Hingga kini, jumlah penduduk Indonesia yang telah menerima vaksin sekitar kurang dari 5 persen.
Sebagai perbandingan, ujar dia, Kanada memiliki 338 juta dosis vaksin, atau 5 kali dari jumlah populasi mereka.
Inggris, memiliki jumlah vaksin 3,6 kali jumlah populasi, dan Amerika Serikat memiliki dosis vaksin 2 kali lipat jumlah populasinya.
"Dengan tingkat ketersediaan vaksin yang rendah, serta laju vaksinasi yang juga lambat, tanpa langkah luar biasa, kita tidak akan bisa menghadapi tsunami Covid-19," ujarnya.
Ia menyarankan, dengan alasan-alasan tadi, Pemerintah harus segera mengambil langkah luar biasa dan meminta bantuan dunia internasional.
"Kibarkan bendera putih dan buka tangan lebar menerima bantuan dari negara-negara sahabat apalagi yang sudah berhasil mengatasi pandemi," katanya.
"Kita sangat membutuhkan intervensi global untuk meredam jumlah korban lebih banyak," ujarnya menambahkan.***