SERANG NEWS – Presiden Jokowi beberapa waktu lalu mendapat kritik dari BEM UI dengan julukan The King of Lip Service.
Kritik BEM UI kepada Jokowi itu mendapat respon dari gerakan mahasiwa lainnya. Kini, giliran Wapres Ma’ruf Amin dan Puan Maharani yang menjadi sasaran kritik mahasiswa.
Kritik itu disampaikan BEM Unnes dengan menyebut Ma’ruf Amin sebagai The King of Silent.
Sedang Puan Maharani yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI mendapat julukan The Queen of Ghosting.
Baca Juga: BEM Unnes Anugerahi Maruf Amin The King of Silent, Puan Maharani The Queen of Ghosting
Sebelumnya kritik BEM UI disampaikan melalui akun official BEM UI. Dalam postingan itu tertulis JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE.
BEM UI juga menyertakan beberapa tulisan yang menjadi rujukannya memberikan label tersebut.
Buntut dari kritik yang dilontarkan BEM UI tidak hanya viral dan trending di Twitter. Namun, mendapat reaksi dari pimpinan salah satu Universitas di Indonesia yang sejak dahulu dikenal kritis dari pemerintah.
Menyusul kritik gelar tersebut kepada Jokowi, BEM Unnes melontarkan krittik yang sama. Hanya saja, kritik disampaikan kepada Ma’ruf Amin dan Puan Maharani.
Baca Juga: Dijuluki The King of Silent, Wapres Maruf Amin Bahas Perbankan Syariah di Postingan Terakhirnya
"BEM KM UNNES melakukan aksi digital dalam rangka kritik terhadap Rezim Pemerintahan Jokowi dan DPR yang diketuai oleh Puan Maharani," tulis akun Twitter @bemkmunnes pada Rabu 7 Juli 2021.
"Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya," tambahnya.
Hal tersebut, tulis akun itu, dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi.
"Misalnya perihal hutang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi," ucapnya.
Baca Juga: Pernyataan Lengkap Presiden Jokowi Jawab Kritik BEM UI 'The King of Lip Service’
Menurutnya, meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal.
Sementara, Wapres Ma'ruf Amin selaku juga dianggap tidak mampu mengisi kekosongan peran yang gagal diemban Jokowi di masa pendemi Covid-19.
"Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam. Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas," tuturnya.
Baca Juga: Siapa Leon Alvinda Putra? Sosok Ketua BEM UI yang Beri Predikat Jokowi The King of Lip Service
Sementara, kritik terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani karena ia menjadi simbol DPR RI. Sebagai ketua, Puan dianggap memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, khususnya dimasa pandemi, yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan.
"Kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dst.) serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," ujarnya.
BEM Unnes menyebut Presiden Jokowi, Wapres Maruf Amin dan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai Indonesia Political Troll.
"Maksudnya ialah sebagai pejabat publik dan politik, ketiganya tidak memiliki signifikansi yang jelas dalam menjalankan tugas-tugasnya yang harusnya berparadigma kerakyatan, melainkan hanya sibuk pada intrik dan gimick kepentingan politik," ujarnya.****