SERANG NEWS - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Semarang (Unnes) menganugerahi gelar kepada Wapres Maruf Amin dan Ketua DPR RI Puan Maharani.
Gelar yang diberikan kepada Wapres Maruf Amin yakni The King of Silent dan Puan Maharani The Queen of Ghosting.
Hal itu menyusul pemberian gelar 'The King of Lip Service' kepada Presiden Jokowi oleh BEM UI.
Baca Juga: Trending di Twitter, Kepanjangan PPKM Jadi Berubah, Begini Penjelasannya
"BEM KM UNNES melakukan aksi digital dalam rangka kritik terhadap Rezim Pemerintahan Jokowi dan DPR yang diketuai oleh Puan Maharani," tulis akun Twitter @bemkmunnes pada Rabu 7 Juli 2021.
"Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya," tambahnya.
Hal tersebut, tulis akun itu, dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi.
Baca Juga: BEM UI Sebut Jokowi The King of Lip Service, Fadjroel Rachman: Jadi Tanggungjawab Pimpinan
"Misalnya perihal hutang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi," ucapnya.
Menurutnya, meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal.
Sementara, Wapres Ma'ruf Amin selaku juga dianggap tidak mampu mengisi kekosongan peran yang gagal diemban Jokowi di masa pendemi Covid-19.
Baca Juga: Pernyataan Lengkap Presiden Jokowi Jawab Kritik BEM UI 'The King of Lip Service’
"Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam. Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas," tuturnya.
Sementara, kritik terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani karena ia menjadi simbol DPR RI. Sebagai ketua, Puan dianggap memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, khususnya dimasa pandemi, yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan.
"Kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dst.) serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," ujarnya.
Baca Juga: Viral Satpol PP Semprotkan Air ke Toko-toko, Netizen Kembali Singgung Arti PPKM
Sehingga, BEM Unnes menyebut Presiden Jokowi, Wapres Maruf Amin dan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai Indonesia Political Troll.
"Maksudnya ialah sebagai pejabat publik dan politik, ketiganya tidak memiliki signifikansi yang jelas dalam menjalankan tugas-tugasnya yang harusnya berparadigma kerakyatan, melainkan hanya sibuk pada intrik dan gimick kepentingan politik," ujarnya.****