SERANG NEWS - Tagih janji kampanye Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat (Jabar) meminta Ridwan Kamil untuk realisasikan pembentukan Provinsi Cirebon.
Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda
menyampaikan bahwa Gubernur Jabar M Ridwan Kamil dalam janji kampanye politiknya berencana akan mendorong pembentukan Provinsi Cirebon.
Atas janji kampanye politik Ridwan Kamil itu, Syaiful Huda meminta hal itu agar segera dapat direalisasikan.
"Termasuk juga meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk merealisasikan janji kampanyenya terkait aspirasi pembentukan Provinsi Cirebon," katanya.
Baca Juga: Modus Grebek Rumah Warga, Polisi Gadungan di Depok Curi Barang Berharga
Baca Juga: Satu Rumah di Lebak, Banten Ludes Dilalap Si Jago Merah, Kerugian Ditaksir Ratusan Juta Rupiah
Huda juga meminta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar merealisasikan dan memfasilitasi percepatan pembentukan 13 daerah otonomi baru (DOB).
Dikatakan Huda, daerah persiapan otonomi baru itu, di antaranya adalah Cikampek, Cirebon, Bekasi Utara, Cipanas Subang dan Tasik Selatan.
Syaiful Huda yang juga Ketua Komisi X DPR RI ini menjelaskan bahwa pemerataan pembangunan untuk masyarakat merupakan tujuan penting dari percepatan pemekaran daerah ini.
Baca Juga: Konsumsi Rutin 5 Bahan Alami Ini, Dipercaya Bisa Tingkatkan Daya Tahan Tubuh
Sehingga melalui percepatan pembentukan daerah otonomi baru ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi sebagai akibat dari besarnya jumlah penduduk di satu daerah.
"Percepatan pembentukan daerah otonomi baru merupakan hal yang sangat penting, tujuannya tidak lain adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan," kata Syaiful Huda.
Ketua Umum Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PPDOB) ini, juga mendesak Ridwan Kamil merealisasikan janji yang merupakan bagian kontrak politik dengan PKB terkait dengan pembangunan Jabar Selatan.
Selain itu, Syaiful Huda juga meminta sebagai bagian dari komitmen konkret, Pemprov Jabar harus mengalokasikan anggaran awal atau transisi pembentukan calon DOB kepada kabupaten kota induk atau melalui komite pembentukan calon daerah otonomi baru.***