Network
SERANG NEWS - Elite Partai Demokrat Andi Arief menanggapi statement Menkopolhukam Mahfud MD soal Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.
Andi Arief menilai, kasus KLB Partai Demokrat yang menetapkan KSP Moeldoko berbeda dengan kasus PKB saat masa Megawati Soekarnoputri maupun SBY.
'Kalau pembiaran melanggar hukum dibiarkan pasri bukan soal internal lagj. Silahkan Pak Prof periksa AD ART partaibdi luar partai demokrat sebagai syarat KLB. Sangat berbeda," kata Andi Arief dikutip SerangNews dari Twitter @AndiArief_ID pada Sabtu 6 Maret 2021.
Ia menilai, Mahfud MD keliru dalam melihat permasalahan yang terjadi di Partai Demokrat. Pemerintah, ujar dia, melakukan pembiaran terhadap perbuatan yang melanggar hukum.
Kalau pembiaran melanggar hukum dibiarkan pasri bukan soal internal lagj. Silahkan Pak Prof periksa AD ART partaibdi luar partai demokrat sebagai syarat KLB. Sangat berbeda. https://t.co/p9R1Ndp8aL— AndiArief_ID (@AndiArief_ID) March 6, 2021
"Pak Prof, mohon maaf kali ini keliru. Indelendensi wajib dihormati tetapi perbuatan melanggar hukum harus dicegah. Jangan dilakukan pembiaran," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD akhirnya angkat bicara soal Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat pada Jumat 5 Maret 2021 kemarin.
Baca Juga: Bulan Ini BST Rp300 Ribu Pemprov DKI Jakarta Tahap 2 dan 3 Disalurkan, Begini Cara Cek Penerima
Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bs melarang atau mendorong kegiatan yg mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang," kata Mahfud MD dikutip SerangNews dari Twitter @mohmahfudmd pada Sabtu 6 Maret 2021.
