SERANG NEWS - Said Didu menyinggung dua purnawirawan TNI yakni Jenderal Purnawirawan Moeldoko dan Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto.
Kepada dua pejabat negara itu, Said Didu menyampaikan soal keluh kesah para petani yang sedang kesulitan. Ia juga menyinggung soal pimpinan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
"Jendral (purn) @Dr_Moeldoko, Letjen (purn) @prabowo yth, sbg pimpinan HKTI, jika berkenan dan masih memihak petani, mhn bantu petani yg saat ini sedang kesulitan pupuk subsidi," cuit Said Didu dikutip SerangNews dari Twitter @msaid_didu pada Kamis 11 Maret 2021.
Baca Juga: Isi Perda Provinsi Banten tentang Penanggulangan Covid-19, Pelanggar Bisa Didenda hingga Rp5 Juta
Baca Juga: Program Kartu Prakerja Gelombang 14 Dibuka, Daftar di prakerja.go.id dan Kenali Fitur Barunya
"Harga padi anjlok dan saat yg sama impor beras dibuka. Smg Bpk berkenan, mau, dan berani bela petani," tambahnya.
Ia menuturkan, dalam sepengetahuannya Moeldoko dan Prabowo Subianto sama-sama mengklaim sebagai pimpinan HKTI.
"Jendral (purn) @Dr_Moeldoko dan Letjen (purn) @prabowo setahu saya sama2 mengaku pimpinan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) tapi diam saat petani kesulitan seperti saat ini," tuturnya.
Jika tetap diam saat ada kebijakan yang memukul produk petani, ujar dia, maka keduanya tidak layak menjual atas nama petani.
"Juga diam saat impor yg memukul produk petani dibuka. Berhentilah "menjual" nama petani," ujarnya.
Diketahui sebelumnya, pemerintah pusat akan mengagendakan untuk melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton, pada awal tahun 2021 ini. Hal itu dengan pertimbangan untuk menjaga stok beras nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan bahwa impor beras sebanyak 1 juta ton itu, akan dibagi 500.000 ton. Yakni untuk cadangan beras pemerintah (CBP) kemudian sisanya sesuai kebutuhan Bulog.
Dalam hal ini, Airlangga menyampaikan stok beras harus dijaga karena pemerintah perlu melakukan pengadaan beras besar-besaran, hal itu untuk pasokan beras bansos selama masa PPKM.
Tak hanya itu saja, namun untuk persediaan saat terjadi bencana di beberapa tempat yang dinilai mengancam ketersediaan pasokan beras nasional.***