Network
“Ketika genap berusia 40 tahun, Ki Hajar Dewantara tak lagi menggunakan nama gelar kebangsawanan di depan namanya. Ini dilakukannya agar bebas dan lebih dekat dengan rakyat, baik fisik maupun jiwa,” papar Gamal lebih lanjut.
Baca Juga: Mengenal Marie Thomas, Sosok Dokter Wanita Pertama yang Menjadi Trend di Doodle Google
Sejurus dengan berakhirnya Belanda, giliran Jepang melakukan pendudukan di tanah Hindia Belanda. Perguruan Nasional Taman Siswa mendapatkan rintangan lebih berat lagi.
Taman Siswa, juga sekolah lainnya di Indonesia (kala itu masih Hindia Belanda), mengalami kemerosotan drastis. Jepang menggunakan sekolah sebagai alat indoktrinasi.
Sebanyak 3.000 siswa (setingkat SMP) dari Perguruan Nasional Taman Siswa dibubarkan Jepang. Pemerintah Jepang hanya mengizinkan beroperasinya Sekolah Kejuruan dalam perguruan yang didirikannya.
Ketika masa pendudukan Jepang itu, Ki Hajar Dewantara ditunjuk sebagai salah seorang dari empat orang yang menjadi anggota PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat). Tiga orang lainnya yakni, Sukarno, Mohammad Hatta, dan Mas Mansyur.
Baca Juga: Sosok Syekh Nawawi Al Bantani, Ulama Kharismatik Banten dan Guru Ulama Nusantara hingga Dunia
Ketika Jepang telah menunjukkan tanda-tanda kekalahan dari pasukan sekutu pada Perang Dunia II, sikapnya terhadap Indonesia melunak. Pemerintah Jepang melalui Letnan Jenderal Kumaichi Harada mengumumkan pembentukan Badan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Setelah BPUPKI menyelesaikan tugas merancang Undang-undang Dasar, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Nama Ki Hajar Dewantara masuk di antara enam orang angota PPKI, yang ditunjuk orang Indonesia tanpa seizin Pemerintah Jepang.
Ia juga tercatat memiliki andil dalam Komite Nasional Indonesia Pusat dan Kabinet Indonesia Pertama Republik Indonesia, yang dibentuk pada 2 September 1945. Ia terpilih sebagai Menteri Pengajaran.
