SERANG NEWS – Nama Nusantara kembali ramai dibicarakan publik Tanah Air. Hal ini menyusul rencana penggunaan nama tersebut sebagai Ibukota Negara Baru (IKN).
Apalagi, pengunanaan nama Nusantara mengingkat kembali pada politik Dwipantara atau Nusantara dari masa Kerajaan Singasari hingga Majapahit.
Diketahui, pemilihan istilah Nusantara sebagai nama IKN yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, setelah sebelumnya diusulkan beberapa alternatif nama.
Kepala Bappenas Suharso Monoarda menjelaskan, pemilihan nama Nusantara setelah melalui proses pemilihan, ada dua alternatif yang dipilih sebagai nama IKN.
"Ada dua alternatif ibukota negara yang bernama Nuantara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus," katanya melalui konferensi pers secara virtual pada Senin 11 Januari 2022.
Setelah terdapat 80 nama dan dipilah menjadi dua nama, pada akhirnya nama Nusantara yang diputuskan setelah mendapat masukan dari akhli bahasa dan sejarah.
Beberapa opsi nama yang muncul antara lain, Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Pertiwi Purwa, Wana Pura, Cakrawala, Pura hingga Kertajaya.
"Akhirnya dipilih kata Nusantara, tanpa ada kata jaya," katanya.
Baca Juga: Tragedi Terbunuhnya Raja Kertanegara dan Runtuhnya Kerajaan Singasari sampai Berdirinya Majapahit
Nama Nusantara memang bukan nama yang asing dalam sejarah bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dari masa kejayaan Kerajaan Singasari di masa kepemimpinan Kertanegara.
Raja terakhir Singasari ini, memiliki ambisi untuk manaklukan Nusantara. Misi itu kemudian dilakukan dengan melakukan beberapa upaya.
Di antaranya, perluasan daerah dan hubungan luar negeri. Pengisiman ekspedisi ke Sumatera pada 1275 M, yang dikenal dengan istitlah Pamalayu hingga memantapkan struktur pemerintahan Singasari.
Sayangnya, Raja Kertanegara harus terbunuh dari pemberontakan Jayakatwang sekaligus menyebabkan kerajaan Singasari runtuh pada 1292.
Baca Juga: Alasan Gayatri Menjadi Biksuni dan Menyerahkan Kekuasaan Majapahit ke Tribhuwana Tungga Dewi
“Setelah runtuhnya Singasari, Jayakatwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kerajaan Kediri. Riwayat Kerajaan Tumapel Singasari pun berakhir,’ tulis R Cecep Eka Permana dikutip SerangNews.com, Jumat 12 Januari 2022 pada ulasan 'Majapahit dari Dalam Tanah, dalam Buku Inspirasi Majapahit.
Dalam perjalanannya, Raden Wijaya membalas pemberontakan Jayakatwang. Kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit pada 1294 M.
Kendati mengalami pergolakan dalam perjalanannya, Kerajaan Majapahit secara perlahan terus berkembang. Salah satunya pada masa pemerintahan Tribhwuana Tungga Dewi.
Dalam kepemimpinannya, Tribhuwana dipandu oleh Gayatri yang semestinya menjadi raja namun menyerahkan tahtanya kepada sang putri.
Baca Juga: Siasat Politik Gayatri dan Gajah Mada dalam Misteri Skandal Pembunuhan Raja Majapahit Jayanegara
Diketahui, Gayatri yang merupakan anak Kertanegara tumbuh dalam kerajaan besar yang hampir berhasil menyatukan Nusantara. Dalam paparan Asisi, Gayatri pun disebut ingin mewujudkan mimpi ayahnya di Majapahit.
Gayatri yang menjadi penasihat Tribhuwana konon menjadi orang yang mengusulkan nama Gajah Mada menjadi Mahapatih.
Pilihan itu tak salah. Soalnya, seusai dilantik menjadi Mahapatih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit.
Sumpah itu menunjukkan warna politik Gajah Mada untuk meneruskan politik Dwipantara Kertanegara menjadi politik Nusantara Majapahit.
Dengan bimbingan Gayatri kekuasaan Tribhuwana dan kecakapan eksekusi Gajah Mada Majapahit pun tumbuh menjadi kemaharajaan besar hingga masa Raja Hayam Wuruk.***