SERANG NEWS - Ditetapkan sebagai organisasi terlarang oleh Pemerintah Pusat, segala bentuk kegiatan dan aktivitas FPI dilarang di Indonesia.
Hal itu diperkuat dengan adanya Maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.
Kemenag mempertegas lagi dengan tidak ada pihak yang diizinkan untuk menggunakan atribut dan nama FPI terutama dalam melakukan dakwah.
Baca Juga: Tegas, Kemenag Sebut Tak ada Lagi Izin Penggunaan Atribut dan Nama FPI dalam Berdakwah
Baca Juga: Maklumat Kapolri, Masyarakat Dilarang Sebar Konten Terkait FPI di Media Sosial Maupun Website
Menyikapi itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mengaku akan membahas hal tersebut dengan Forkompinda.
"Itu nanti dengan Kesbangpol ya, Kesbangpol nanti leading sectornya kemudian nanti kita akan bahas dengan Forum Pimpinan Daerah (Forkompinda)," kata Walikota Serang Syafrudin, Jumat 1 Januari 2020.
Dikatakan Syafrudin jika pembubaran dan pelarangan FPI dilakukan oleh Pemerintah Pusat, kalau Pemkot Serang akan mengikuti apa yang jadi keputusan pusat.
Baca Juga: KAMMI Menilai Pembubaran FPI Mencerminkan Wajah Otoriter Pemerintah
"Jadi apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat itu akan kami tindaklanjuti jadi kalau pemerintah pusat membubarkan otomatis pemerintah kota Serang juga akan membubarkan," tegas Syafrudin.
Dikatakan Syafrudin untuk di Kota Serang sendiri belum ada tindakan dari Pemkot, masih menunggu arahan selanjutnya dari Pemprov dan Pemerintah Pusat.
"Kalau untuk baliho dan spanduk atau lain-lainnya (yang bergambar FPI) itu sudah diturunkan, sudah tidak ada," ujar Syafrudin.
Baca Juga: Usai Resmi Dilarang Pemerintah, Polisi Berseragam Lengkap Datangi Markas FPI dan Amankan Tujuh Orang
Sebelumnya aparat gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP yang ada di Kota Serang telah melakukan penertiban dan penurunan terhadap baliho dan spanduk Habib Rizieq.***