Network
Selain itu dihadiri juga perwakilan Ormas seperti MUI, Persis, Mathlaul Anwar, FSPP dan perwakilan Pemprov Banten yang diwakili oleh Kesbangpol Banten dan KPU Provinsi Banten.
FGD ini menghasilkan beberapa buah hasil kesepakatan seruan moral sebagai berikut:
1. Pemilu harus menjadi wahana pendidikan politik bagi rakyat dimana nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesopanan, saling menghormati, keteladanan, dan ketaatan pada hukum dan norma dijunjung tinggi dalam setiap tahapan Pemilu.
Baca Juga: Elemen Masyarakat Dukung Penundaan Pemilu 2024, Desak Parpol Segera Realisasikan
2. Praktek-praktek kecurangan baik dalam bentuk money politics (politik uang) maupun materi kampanye yang bermuatan SARA untuk mendapatkan kekuasaan harus dihindari oleh seluruh peserta Pemilu.
3. Mengingatkan pemerintah baik pusat maupun daerah serta penyelenggara Pemilu untuk menjaga marwah demokrasi dengan menjaga integritas, netralitas dan independensi dalam proses Pemilu.
4. Ormas harus turut andil dalam memberikan pendidikan politik rakyat secara gradual, sistematis dan komprehensif melalui kolaborasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemerintah.
5. Hindari perpecahan dan keterbelahan bangsa dan utamakan persatuan dan kesatuan karena perbedaan merupakan keniscayaan yang dianugerahi Allah SWT kepada bangsa Indonesia.
6. Kami sepakat untuk bersama-sama mengawal Pemilu dan meningkatkan literasi politik masyarakat dengan menyusun program kerja bersama.
Kesepakatan tersebut merupakan seruan moral yang ditujukan kepada pemerintah, peserta pemilu, penyelenggara pemilu dan masyarakat di Indonesia dan Provinsi Banten.***
