Network
SERANG NEWS - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dinilai gagal jadi menteri.
Demikian terungkap dalam acara Dialog Eksponen Forum Solidaritas Mahasiswa Banten (FSMB) Tahun 2011 di Kampoeng Hayam Cikulur, Kota Serang, Minggu 10 April 2022.
Usep Saepudin Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menangah mengatakan, polemik kenaikan dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) disebabkan oleh gagalnya pengelolaan perusahaan milik negara.
"Pertalite langka, di tengah Pertamax naik ini bukan serta merta. Menterinya kebanyakan show up nyapres," ujarnya.
Baca Juga: Mosi Tidak Percaya, Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan Digulingkan Oposisi
Kata Usep, pengelolaan sumber energi yang dikelola negara melalui BUMN seharusnya mampu memberikan jaminan agar semua kelas sosial masyarakat terlayani.
"Ini seperti tak sesuai janji Erick Thohir. Menjanjikan layanan maksimal malah tak sesuai dengan realisasinya," katanya.
Menurut Usep, Erick Thohir seperti terjebak pada kerja pencitraan. Seharusnya, Erick fokus membenahi BUMN seperti menstabilitaskan harga-harga hasil produksi perusahaan negara.
"Jangan bangga kalau Erick cuma bisa nyapres, tapi yang lebih utama mengendalikan hasil produksi BUMN untuk masyarakat," terangnya.
Baca Juga: Jelang Aksi Mahasiswa 11 April, Akun Instagram Korpus BEM SI Ngaku Dibajak
Mahendra Seftiansyah dari Banten Institute menilai Erick Thohir tak mampu memberikan dampak positif bagi pemberdayaan pengusaha lokal.
Ia mengungkapkan, masih banyak ditemukan seperti di Kota Cilegon perusahaan BUMN bersaing dengan pengusaha lokal.
"Tugas pak Erick seharusnya mampu menjaga keseimbangan antara porsi pengusaha lokal dan BUMN. Ini gagal dilakukan," katanya.
"Erick Thohir bisa dikatakan mumpuni kalau berhasil melakukan keseimbangan pengelolaan BUMN tanpa membunuh pengusaha lokal," beber Mahendra.
Koordinator Pusat Kedaulatan Rakyat (Pakar) Provinsi Banten Suparta Kurniawan menilai Erick Thohir mampu meletakkan pondasi untuk merestrukturisasi BUMN.
"Kalau saya melihat sekarang BUMN sudah menghasilkan keuntungan Rp91 triliun di tahun 2021," katanya.
Menurutnya, tidak ada dikotomi untuk menyingkirkan. Semua dilakukan Erick Thohir untuk melakukan perbaikan dan mengembangkan BUMN.
"Bahwa BUMN di bawah Erick Thohir menggunakan asas akuntabilitas untuk memberikan layanan kepada publik dan masyarakat," beber Suparta.
Erick Thohir telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) telah mengeluarkan aturan dalam pekerjaan nilai tertentu tidak ikut serta baik dalam pekerjaan lelang dan penunjukan langsung.
"Erick mendorong pembersihan prilaku korup yang membuat BUMN sulit berkembang," terangnya.***
