Network
Meskipun berjudul 'PPKM Darurat', dan diterapkan di wilayah Jawa-Bali, namun kebijakan ini tak bisa dianggap luar biasa.Karena, dalam praktiknya di lapangan, kebijakan ini belum bisa membatasi kegiatan masyarakat.
Sebagian masyarakat merasa perlu mencari nafkah harian untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena pemerintah tidak memberi kompensasi atas pembatasan ini.
"Apalagi, di sisi lain, hingga hari ini Pemerintah masih saja membuka pintu bandara dan pelabuhan. TKA asing dari China masih bisa melenggang masuk. Keadaan ini membuat sebagian masyarakat merasa didiskriminasi," tuturnya.
Ketiga, ucap dia, kemampuan infrastruktur kesehatan sudah di ambang batas. Menurut data Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), saat ini okupansi tempat tidur di berbagai rumah sakit di Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sudah mencapai 100 persen.
"Wabah saat ini memang masih berpusat di Jawa, namun lonjakan kenaikan kasus, lonjakan okupansi ruangan di rumah sakit, juga terjadi di luar Jawa, seperti Kalimantan Barat, Lampung dan Kepulauan Riau," katanya.
Ia mengatakan, berdasarkan data Lapor Covid-19, pekan lalu tercatat ada 265 kematian di luar rumah sakit, pada saat orang-orang mengisolasi diri di rumah atau mengantri untuk mendapatkan tempat tidur darurat.
Data itu, ujar dia, bisa memberikan gambaran bagaimana infrastruktur kesehatan sudah tak lagi bisa melayani pasien-pasien baru yang terus bermunculan.
Baca Juga: Dijuluki The King of Silent, Wapres Maruf Amin Bahas Perbankan Syariah di Postingan Terakhirnya
