Ketua Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, Charles Santiago juga mengungkapkan rasa kekesalannya.
Baca Juga: Sempat Batal, Laga Timnas U23 vs Tira Persikabo Akan Berlangsung Malam Ini, PSSI: Izin Sudah Keluar
"Dunia tidak bisa berdiam diri saat militer menembak rakyatnya, dan berusaha mengembalikan negara ke pemerintahan isolasionis skala penuh. Kami tidak dapat membiarkan generasi muda Myanmar kehilangan nyawa mereka," ujarnya.
Sementara itu, pihak HRW dan Fortify Rights telah meminta Dewan Keamanan PBB dalam
pertemuan tertutup pada hari Jumat 5 Maret 2021.
Mereka meminta pada pihak PBB untuk memberlakukan embargo senjata global terhadap militer Myanmar.
Pelapor Khusus PBB Tom Andrews, yang juga mendukung seruan itu, mengatakan kasus di Myanmar ini sebagai "kebrutalan sistematis" militer yang kembali dipamerkan.
“Saya mendesak anggota Dewan Keamanan PBB untuk melihat foto / video kekerasan yang mengejutkan itu,” katanya di Twitter.
Dalam konferensi pers virtual pada hari Kamis, 4 Maret 2021, mantan pelapor khusus PBB, Yanghee Lee mendesak dunia untuk tidak mengakui militer Myanmar sebagai pemerintah sah negara itu.
"Ini akan menjadi pengkhianatan terhadap rakyat Myanmar, yang menanggapi dengan mempertaruhkan mata pencaharian mereka, keamanan mereka dan semakin, nyawa mereka untuk menolak kudeta," katanya. ***