SERANG NEWS - Pasukan keamanan di Myanmar terus menembakkan amunisi aktif, peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan protes anti kudeta pada Kamis 4 Maret 2021 lalu.
Pihak PBB mengatakan kudeta militer Myanmar ini telah menewaskan 38 orang. Insiden ini disebut paling berdarah sejak pengambilalihan militer bulan lalu.
Insiden itu mengakibatkan lebih dari 1.700 orang telah ditangkap, termasuk 29 wartawan.
Baca Juga: KLB Partai Demokrat Kukuhkan Moeldoko Sebagai Ketua Umum, AHY: Ilegal dan Inkonstitusional
Kepala hak asasi manusia PBB, Michelle Bachelet, meminta pasukan keamanan untuk menghentikan apa yang dia sebut sebagai "tindakan keras kejam terhadap pengunjuk rasa damai".
"Militer Myanmar harus berhenti membunuh dan memenjarakan pengunjuk rasa," kata Bachelet dikutip SerangNews.com dari Aljazeera.
Richard Weir, seorang peneliti di Human Rights Watch, juga mengungkapkan pendapatnya mengenai insiden ini.
Baca Juga: Ramalan Shio Hari Sabtu, 6 Maret 2021: Kesabaran Shio Naga, Ular dan Kuda akan Diuji Hari Ini
"Pasukan keamanan Myanmar sekarang tampaknya berniat untuk mematahkan punggung gerakan anti-kudeta melalui kekerasan yang ceroboh dan kebrutalan"
Selain itu, anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, sekelompok legislator Asia Tenggara, menyatakan 'jijik' atas kekerasan tersebut.
Ketua Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, Charles Santiago juga mengungkapkan rasa kekesalannya.
Baca Juga: Sempat Batal, Laga Timnas U23 vs Tira Persikabo Akan Berlangsung Malam Ini, PSSI: Izin Sudah Keluar
"Dunia tidak bisa berdiam diri saat militer menembak rakyatnya, dan berusaha mengembalikan negara ke pemerintahan isolasionis skala penuh. Kami tidak dapat membiarkan generasi muda Myanmar kehilangan nyawa mereka," ujarnya.
Sementara itu, pihak HRW dan Fortify Rights telah meminta Dewan Keamanan PBB dalam
pertemuan tertutup pada hari Jumat 5 Maret 2021.
Mereka meminta pada pihak PBB untuk memberlakukan embargo senjata global terhadap militer Myanmar.
Pelapor Khusus PBB Tom Andrews, yang juga mendukung seruan itu, mengatakan kasus di Myanmar ini sebagai "kebrutalan sistematis" militer yang kembali dipamerkan.
“Saya mendesak anggota Dewan Keamanan PBB untuk melihat foto / video kekerasan yang mengejutkan itu,” katanya di Twitter.
Dalam konferensi pers virtual pada hari Kamis, 4 Maret 2021, mantan pelapor khusus PBB, Yanghee Lee mendesak dunia untuk tidak mengakui militer Myanmar sebagai pemerintah sah negara itu.
"Ini akan menjadi pengkhianatan terhadap rakyat Myanmar, yang menanggapi dengan mempertaruhkan mata pencaharian mereka, keamanan mereka dan semakin, nyawa mereka untuk menolak kudeta," katanya. ***