Papua Barat Deklarasikan Kemerdekaan, Fadli Zon: Pak Jokowi Ini Sudah Jelas Nantang RI 

- 2 Desember 2020, 15:17 WIB
Fadli Zon mengkritik pemerintahan Indonesia yang seharusnya fokus kepada aksi separatis di Papua, bukan mengurusi HRS.
Fadli Zon mengkritik pemerintahan Indonesia yang seharusnya fokus kepada aksi separatis di Papua, bukan mengurusi HRS. /YouTube Fadli Zon Official

SERANG NEWS - Aksi gerakan persatuan kemerdekaan Papua Barat yang mendeklarasikan pemerintahan sementara  mendapat sorotan dari berbagai pihak. 

Diketahui Presiden United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mengumumkan mulai hari ini 1 Desember 2020 membentuk 'Pemerintahan Sementara' baru di West Papua. 

Pengumuman tersebut menandai intensifikasi perjuangan melawan penjajahan Indonesia di wilayah tersebut, yang berlangsung sejak 1963. 

Baca Juga: Bantu Warga Terdampak Pandemi Covid-19, Polres Serang Bagikan 12 Ton Beras 

Baca Juga: TBM IKRA Lebak Pari Terima Program Silang Layan Buku dari DKP Provinsi Banten

"Kami siap untuk mengambil alih wilayah kami, dan kami tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta. Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami," ujarnya seperti dikutip Serangnews.com dari situs ULMWP, Selasa 1 Desember 2020. 

Dikatakan Benny, pihaknya membentuk struktur pemerintahan yang sah yang mampu mengendalikan negara kami dan memulihkan kemerdekaan yang dijanjikan kepada kami pada tahun 1961. 

"Kami akan mengumumkan perdana menteri dan kabinet penuh kami di masa depan. Pemerintah Sementara ini menyatakan kehadiran negara Indonesia di Papua Barat ilegal," ujarnya. 

Baca Juga: Peringati Hari HIV Sedunia 2020, PPNI DPD Kota Serang Berharap Bisa Menguatkan Loyalitas Perawat

"Kami menolak hukum apa pun, pengenaan apa pun oleh Jakarta, dan kami tidak akan mematuhinya. 

Dikatakan Benny, pihaknya akan membentuk struktur pemerintahan yang sah yang mampu mengendalikan negara dan memulihkan kemerdekaan yang dijanjikan sejak tahun 1961. 

"Kami akan mengumumkan perdana menteri dan kabinet penuh kami di masa depan. Pemerintah Sementara ini menyatakan kehadiran negara Indonesia di Papua Barat ilegal," ujarnya. 

Baca Juga: Tegas, Polisi Akan Bubarkan Jika Warga Tetap Nekad Gelar Reuni 212

"Kami menolak hukum apa pun, pengenaan apa pun oleh Jakarta, dan kami tidak akan mematuhinya. 

Sontak hal tersebut mendapat kritikan, salah satunya datang dari Anggota DPR dari Partai Gerindra, Fadli Zon. 

Dalam cuitannya di akun Twitter Fadli Zon mengkritik pemerintah yang dinilai lebih mengurusi Habib Rizieq Shihab ketimbang aksi separatis di Papua.

"P ⁦@jokowi⁩ , P ⁦@mohmahfudmd⁩ , Panglima TNI, Kapolri, Benny Wenda jelas2 sdh nantang RI. Kok masih sibuk urus HRS?," tulis Fadli Zon dalam akun Twitternya yang dikutip Serangnews.com, Rabu 2 Desember 2020.***

Editor: Kiki

Sumber: Twitter


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah