Network
SERANGNEWS.COM – Pemkab Pandeglang diminta transparan dalam realisasi penyalurannya dana hibah bantuan sosial karena dinilai rawan dipolitisasi untuk kepentingan calon petahana pada Pilkada Pandeglang 2020.
Permintaan tersebut disampaikan Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pandeglang. Mereka meminta penyaluran hibah dilakukan secara transparan. “Di tengah momentum yang bertepatan dengan Pilkada tahun ini, muncul kekhawatiran setiap program dipolitisasi untuk kepentingan politik kandidat tertentu," kata Sekertaris Umum PC IMM Pandeglang, Sadin Maulana, kepada Serangnews.com. Rabu 22 Oktober 2020.
Sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, Pemkab mengalokasikan hibah senilai Rp940 juta. Hibah tersebut dialokasikan untuk sebanyak 61 lembaga keagaamaan. Perinciannya, sebanyak Rp270 juta untuk 13 DKM, sebanyak Rp95 juta untuk 25 Musola, sebanyak Rp230 juta untuk 17 Majelis Taklim, dan sebanyak Rp345 juta untuk 25 Ponpes.
Baca Juga: PSBB Berakhir, Pemkot Serang Tunggu Instruksi Gubernur Banten
Kata Sadin, transparansi dilakukan agar penyaluran hibah sesuai aturan yang berlaku dan dapat diketahui masyarakat. “Jangan sampai pula hanya lembaga memiliki kedekatan dan akses dengan penguasa yang mendapatkannya,” katanya.
Selain menghidari terjadinya politisasi, lanjut Sudin, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Untuk itu, pihaknya akan mengawal proses penyaluran hibah tersebut agar sesuai prosedural. "Makanya kami ingin pastikan mekanisme verifikasi dan penentuannya harus dengan prosedur atau dasar yang jelas," imbuhnya.
Sudin juga meminta agar pihak Kejaksaan dan DPRD Kabupaten Pandeglang ikut memantau transparasi tersebut. "DPRD punya fungsi kontrol dan dapat pula meminta pertanggungjawaban secara terbuka sehingga benar-benar transparan dalam realisasi penggunaan anggaran ini," katanya.***
