SERANG NEWS - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan ada indikasi dana dari investasi robot trading ilegal yang mengalir ke enam klub sepak bola Indonesia.
Nama Viral Blast Global (VBG) dan DNA Pro disebut-sebut sedang dibidik Bareskrim Polri dengan dugaan Trading atau Investasi ilegal.
VBG dan DNA Pro menjadi robot trading ilegal yang mengalirkan dana milyaran rupiah ke 6 klub sepak bola indonesia. 5 diantaranya adalah klub liga 1.
"Angkanya miliaran rupiah, kita masih telusuri," ungkap Ketua Kelompok Humas PPATK M Natsir Kongah, yang dikutip SerangNews.com dari PMJNews pada Sabtu, 9 April 2022.
VGB telah menjadi sponsor 5 klub sepak bola indonesia, sementara 1 klub lainnya disponsori pemilik DNA Pro yang masih menjadi buron.
Selain Viral Blast Global dan DNA Pro, Bareskrim Polri saat ini juga tengah menyidik kasus robot trading lainnya, seperti Fahrenheit.
Selain itu, disebutkan juga bahwa Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akan memeriksa pihak klub Madura United terkait dugaan penipuan investasi robot trading platform Viral Blast Global pada pekan depan.
Pasalnya, manajer Madura United, Zainal Hudha Purnama ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Zainal Hudha diketahui merupakan pemilik dari PT Trust Global Karya yang merupakan pengelola Viral Blast Global.
Baca Juga: Berikan 10 Kartu Kuning dan 2 Merah, Wasit Persikabo vs PS Siak Dinilai Rusak Fair Play Sepakbola
4 klub lain yang juga disponsori Viral Blast Global diantaranya adalah Bhayangkara FC, PSS Sleman dan Persija Jakarta dari Liga 1.
1 klub lainnya yang disponsori Viral Blast Global berasal dari Liga 3 Jatim, yaitu Mitra Surabaya.
Sedangkan 1 klub lainnya disponsori pemilik DNA Pro yang kini sedang menjadi buron adalah Borneo FC dari liga 1.
Baca Juga: Hasil Sidang Komite Banding PSSI: Ini Pelanggaran dan Sanksi yang Diterima Persipura Jayapura
Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, klub sepak bola Borneo FC memang kedapatan telah melakukan kerjasama dengan DNA Pro.
Dua robot trading tersebut diburu Bareskrim Polri karena dinyatakan tidak mempunyai izin pengoprasian perusahaan.***