KPK Sebut Banyak Kepala Daerah Korupsi Karena Gaji Kecil

Baca Juga: Pemerintah Bantu Bangun Rumah Warga Terdampak Banjir Bandang dan Longsor di NTT, Begini Rinciannya

Apalagi, rata-rata kepala daerah di Indonesia mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di angka sekitar Rp1 triliun.

Upaya untuk menyikapi hal tersebut, KPK mendorong kepala daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari pajak serta sektor lainnya dan tidak bergantung pada APBN.

"Kami sudah sampaikan itu ke Kemenpan RB. Sama Bapak Presiden dan Kementerian Keuangan juga pernah kami singgung, tetapi kembali lagi semua itu nanti berdasarkan kemampuan keuangan negara," ujarnya dikutip dari Antara.

Baca Juga: Goodbye Vikendi! PUBG Mobile Rilis Peta Karakin, Luasnya Hanya 2x2 Km

Kendati demikian, Alex menyebut sebesar apa pun gaji, ketika kepala daerah tersebut tidak memiliki integritas, maka tetap tidak akan cukup dan tetap berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Terlebih, kata Alex, diperlukan biaya yang besar agar seseorang bisa terpilih sebagai kepala daerah dalam pilkada.

"Kalau biaya politik itu kecil, setidak-tidaknya ketika seseorang terpilih sebagai kepala daerah dia tidak mikir bayar utang, sehingga betul-betul tenaga dan pikirannya bisa memikirkan bagaimana rakyat bisa sejahtera," demikian Alexander Marwata.***