Tegaskan Tidak Ada Pungutan Baru Pajak Pulsa, Sri Mulyani: Selama Ini Sudah Berjalan

SERANG NEWS - Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menetapkan peraturan tentang pajak pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucher.

Aturan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 6/PMK.03/2021 yang akan berlaku pada 1 Februari 2021 mendatang.

Dikutip SerangNews dari Instagram @smindrawati yang diunggah pada Sabtu 30 Januari 2021. Menteri Keuangan itu menjelaskan secara tegas bahwa ketentuan tersebut tidak berpengaruh terhadap harga pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucher.

Baca Juga: Jadwal Liga Spanyol Malam Ini, Atletico Kokoh di Puncak Klasemen, Real Madrid dan Barcelona tak Boleh Kalah

Ia mengatakan, Selama ini PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucher sudah berjalan. Jadi, tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, token listrik dan voucher.

"Ketentuan tersebut bertujuan menyederhanakan pengenaan PPN dan PPH atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan vucher, dan untuk memberikan kepastian hukum," katanya.

Baca Juga: Jadwal Liga Inggris Malam Ini: Man City vs Sheef Utd hingga Big Macth Arsenal vs Man Utd

Ia membeberkan, penyederhanaan pengenaan yang dimaksud diantaranya, poin pertama untuk pemungutan PPN pulsa/kartu perdana, dilakukan penyederhanaan pemungutan PPN, sebatas sampai pada distributor tingkat II (server).

Sehingga, distributor tingkat pengecer yang menjual kepada konsumen akhir tidak perlu memungut PPN lagi.

Untuk token listrik, PPN Tidak dikenakan atas nilai token, namun hanya dikenakan atas jasa penjualan/komisi yang diterima agen penjual.